RADARSUMEDANG.id, KOTA – Keberadaan jalan Tol Cisumdawu membawa dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang. Dari data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, empat sektor PAD melonjak signifikan pasca beroperasinya Tol Cisumdawu. Empat sektor tersebut yakni pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
Kepala Bapenda Sumedang Rohana mengatakan, pendapatan pajak dari keempat sektor itu bahkan telah melampaui target triwulan ketiga pada tahun 2023.
“Penerimaan empat sektor itu sudah melampaui target untuk triwulan ketiga atau pada 30 September 2023, yakni sebanyak 75 persen, itu sudah melampaui target,” ujar Rohana, belum Kamis (26/10).
Adapun, untuk sektor pajak restoran dari target sekitar Rp 21,7 miliar, pada triwulan ketiga ini, telah terealisasi sekitar Rp 19,9 miliar. Artinya sisa target pada triwulan keempat sebesar Rp1,7 miliar.
Kemudian untuk hotel, dari target pajak sekitar Rp 4 miliar, saat ini telah terealisasi di angka sekitar Rp 3,3 milliar. Ini berarti sisa target triwulan keempat sekitar Rp 607 miliar.
“Lalu untuk hiburan, dari target Rp 3 miliar, saat ini telah terealisasi Rp 2,9 miliar atau sisa target sekitar Rp 80 juta. Sementara untuk parkir dari target sekitar Rp 1,1 miliar, saat ini telah terealisasi di angka sekitar Rp 1,01 milliar atau sisa target triwulan keempat sekitar Rp 68 juta.
Rohana menuturkan, keberadaan Tol Cisumdawu telah membuka akses atau mempermudah pergerakan orang, barang dan jasa ke Sumedang. Ia menggambarkan, sejak Tol Cisumdawu beroperasi, tempat-tempat wisata, restoran, dan hotel, selalu penuh.
“Kalau lihat dari tren keempat pajak itu, ada pergerakan orang yang berkunjung ke Sumedang. Orang datang ke Sumedang, makan di Sumedang, menginap di Sumedang. Lihat saja tempat-tempat wisata, kalau akhir pekan itu pasti penuh,” ucapnya.
Rohana menyebut, keberadaan Tol Cisumdawu juga telah menambah pundi-pundi untuk penerimaan pajak daerah di sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
“Termasuk jalan tol ini, PBB atas jalan tol-nya saja lumayan dan sudah dihitung sekitar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. Itu belum termasuk rest area kalau nanti sudah selesai dibangun,” katanya lagi
Namun demikian Rohana tidak memungkiri bahwa ada beberapa potensi pajak daerah yang penerimaannya tidak akan tercapai. Beberapa diantaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah, dan Bangunan (BPHTB), dan pajak air tanah dan minerba.
“Beratnya sih kami di BPHTB. Karena hitungan awal kami dengan adanya rencana proyek industriapolis Butom (Buahdua Ujungjaya dan Tomo). Kalau itu jadi BPHTB targetnya bisa tercapai,” paparnya.
Kemudian, pajak air tanah dan minerba yang kemungkinan tidak tercapai lantaran berkaitan dengan persoalan perizinan yang harus melewati pusat dan provinsi.
“Jadi yang akan melakukan perpanjangan izin terkait hal itu terkendala di sana dan hampir beberapa perusahaan yang mengajukan proses izinnya, hingga saat ini belum selesai,” imbuhnya.
Lebih jauhnya Rohana menyebut, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumedang pada 2022 yakni sekitar Rp 221 miliar. Sementara untuk target penerimaan pajak pada 2023 ada di angka Rp 285 miliar. Adapun realisasi pajak daerah saat ini sudah terealisasi ada sekitar 60 persen. (gun)
