RADARSUMEDANG.id, KOTA- Ketua Bawaslu Sumedang, Ade Andrianta Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengkapitalisasi seluruh permasalahan yang terjadi di beberapa kecamatan di wilayah pengawasan Sumedang, berkaitan dengan proses verifikasi faktual dukungan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan.
Salah satu yang disoroti oleh Bawaslu kata Ade yaitu terkait dengan pencatutan identitas dukungan masyarakat melalui KTP.
Ketidaksesuaian SOP yang dimaksud kata dia berkaitan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan secara door to door kepada masyarakatÂ
“Ketika dilakukan verfak oleh verifikator dari KPU, banyak yang mengeluhkan terkait dengan dukungan kepada calon perseorangan. Yang mana ketika memang merasa tidak mendukung kemudian diminta surat pernyataan tidak mendukung. Ada sebagian masyarakat yang bersedia menandatangani, tapi ada juga yang tidak bersedia untuk menandatangani,” kata Ade kepada Radar Sumedang dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu di Sumedang Utara, belum lama ini.
Dari situ lanjut Ade, pada akhirnya ada sebagian masyarakat yang menentukan dukungannya lebih awal. Mengingat hingga saat ini belum ada calon resmi yang ditetapkan oleh KPU.
“Oleh sebab itu diharapkan masyarakat lebih aktif lagi apabila menemukan kasus seperti pencatutan nama kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan,” ujarnya.
Meski demikian Bawaslu memahami betul tugas berat yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran adhoc pada saat tahapan verifikasi faktual yang dimaksud.
“Intinya kami sudah mengumpulkan laporan hasil pengawasan dari jajaran panwascam kami sehingga akan segera ditindaklanjuti dan diproses. Karena memang tahapan yang kami lakukan berbasis pencegahan, pengawasan dan penindakan,” jelas Ade. (jim)
