RADARSUMEDANG.ID, KOTA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati agar serius membina para ASN di lingkungan Pemkab Sumedang, supaya bersikap netral pada perhelatan Pilkada serentak 2024 di Sumedang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia di sela penyampaian pandangan umum mengenai beberapa Raperda di Gedung DPRD Sumedang, Selasa (17/9/2024).
Disadarinya, saat ini situasi politik sudah mulai menghangat. Yang mana para calon kepala daerah sudah mulai melakukan gerakan dan manuver politik untuk mengisi kantong-kantong pemilih di berbagai daerah pemilihan.
“Kita tahu para calon telah melakukan sosialisasi tatap muka, pemberitaan di media juga pencitraan di media media sosial. Belum lagi per tanggal 22 September 2024 empat pasangan calon akan ditetapkan secara resmi oleh KPU Sumedang sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga hal tersebut akan diketahui oleh publik termasuk ASN sebagai salah satu elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih,” kata Asep Kurnia.
Pilkada menurut Asep Kurnia, selain harus jadi momentum untuk melahirkan pemimpin bagi daerah juga penggantian struktur kepemimpinan saja. Akan tetapi juga sebagai pintu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Selain itu pilkada langsung juga menjadi ajang pertaruhan berbagai harapan untuk memulai kehidupan baru yang mempercepat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.
Oleh sebab itu mengingat begitu pentingnya pilkada. Maka Fraksi partai Golkar mengingatkan kepada Pj Bupati dan Sekretaris Daerah mampu memastikan agar tidak terjadi ‘politisasi birokrasi’ sebagai alat untuk meraih suara.
“Apabila hal tersebut tetap terjadi, maka akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Jika ASN tidak profesional dan tidak netral, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga tidak akan berkualitas dan tidak optimal,” ujarnya.
Eks Ketua Komisi I DPRD Sumedang ini juga menambahkan, andaikata politisasi ASN pada tahapan pilkada serentak terus dibiarkan seperti ini. Maka lambat laun akan menyebabkan penurunan tingkat kepuasan publik.
Pasalnya sebagaimana diketahui, sistem meritokrasi yang selama ini dibangun di lingkungan Pemkab Sumedang yang telah menunjukkan hasil yang positif justru akan melemah.
“Proses perekrutan jabatan untuk ASN yang melibatkan kualifikasi, kompetensi yang mumpuni juga akan melemah sehingga jabatan-jabatan bisa diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Kami percaya penuh kepada Pj Bupati dan Sekda, mampu menjaga netralitas ASN di kabupaten Sumedang,” pungkas pria yang akrab disapa Askur ini. (jim)
