RADARSUMEDANG.id, JAKARTA — Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim pelajar yang bermasalah ke barak militer mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta agar program tersebut tidak langsung dijalankan, melainkan ditunda hingga ada kajian komprehensif.
Seperti dikutip dari www.kompas.tv, Kamis (1/5/2025), Esti menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum program ini diterapkan. Menurutnya, keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara terburu-buru karena menyangkut masa depan anak-anak bangsa.
“Saya sangat berharap agar program ini ditunda dulu, lakukan kajian secara mendalam. Baru kemudian dijalankan jika memang terbukti secara akademis dan praktis tidak menimbulkan dampak negatif,” ujar Esti.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan diskriminasi terhadap siswa yang dikirim ke barak. Menurut Esti, setiap anak memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi.
“Anak-anak memiliki hak-hak perlindungan yang harus dijaga. Jangan sampai mereka justru merasa terpinggirkan,” tegasnya.
Esti juga berbagi pengalamannya dalam berinteraksi dengan anak-anak yang pernah terlibat dalam kasus sosial seperti tawuran. Ia menemukan bahwa perilaku menyimpang anak sering kali bukan semata-mata karena kenakalan pribadi, tetapi karena persoalan yang lebih dalam.
“Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu, tapi orang tuanya tidak punya cukup waktu untuk mendampingi. Ada juga yang tumbuh di keluarga dengan orang tua tunggal dan kurang mendapat perhatian,” jelasnya.
Ia menambahkan, lingkungan sekitar yang kurang mendukung dan pengawasan orang tua maupun guru yang lemah bisa menjadi faktor utama anak terjerumus pada perilaku negatif. Karena itu, ia menilai pendekatan pembinaan harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis anak.
“Ini bukan soal disiplin semata. Ini tentang memahami akar masalahnya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau bicara anak, itu artinya kita sedang bicara soal masa depan bangsa,” kata Esti.
Saat ditanya apakah program ini sudah dikomunikasikan kepada DPR, Esti menyebut bahwa Komisi X belum pernah membahas gagasan tersebut secara resmi.
“Sejauh ini kami belum pernah membahasnya di Komisi X. Ide ini baru disampaikan dan belum ada undangan atau pemanggilan terhadap Pak Dedi Mulyadi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pengiriman siswa ke barak militer bukan dalam rangka pelatihan militer, melainkan sebagai sarana pembinaan kedisiplinan, kesehatan mental, dan fisik. Program ini menargetkan pelajar yang terlibat tawuran, kecanduan gim daring, mengonsumsi alkohol, kerap membolos, hingga membangkang kepada orang tua.
Dedi juga mengklaim bahwa inisiatif ini telah mendapat sambutan positif dari masyarakat Jawa Barat. Program ini dijadwalkan mulai diterapkan pada Jumat, 2 Mei 2025.(net)
