RADARSUMEDANG.id, KOTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengaku lega setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal ini gedung Balai Latihan Kerja (BLK), yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan.
Perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, di Gedung Graha Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta (10/7).
Adapun penandatanganan pinjam pakai BMD dengan Kementerian Sosial RI ini artinya disepakati bahwa BLK Sumedang yang akan digunakan Sekolah Rakyat Rintisan sebelum Sekolah Rakyat yang permanen dibangun.
“Alhamdulilah Sumedang masuk ke-100 Sekolah Rakyat pertama di Indonesia. Akan dimulai di akhir bulan Juli 2025 ini. Kami sudah siap dengan 150 siswanya, sudah ditetapkan. BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sekarang dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial. Arahan Pak Menteri intinya kami harus betul-betul mengawal, memastikan Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik,” kata Dony.
Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Iful menjelaskan, Kementerian Sosial hari itu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota berkaitan Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan atau Gedung.
“Digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025- 2026. Jadi semua sudah tahu titik-titiknya dimana yang tentu milik Kemensos tidak perlu MoU lagi. Tapi yang milik lembaga, universitas, pemerintah kabupaten/kota kami memerlukan MoU,” katanya.
Penandatanganan turut disaksikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan diikuti 43 instansi pemerintah daerah lainnya serta tiga universitas yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Perjanjian tersebut dilakukan untuk mendukung pendirian titik-titik Sekolah Rakyat rintisan yang berlokasi di luar aset milik Kementerian Sosial. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan program dan memastikan ketersediaan sarana fisik yang memadai di berbagai daerah.
Gus Iful menyebutkan, lokasi Sekolah Rakyat tersebar di 44 Provinsi Kabupaten/kota dan tiga universitas yang sudah melakukan MoU.
“Kami sedang konsolidasi mencukupi seluruh syarat-syarat untuk dimulainya pembangunan. Artinya lahannya sudah clear and clean baru nanti ditetapkan sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat permanen,” katanya. (gun)
