RADARSUMEDANG.id, CIMANGGUNG – Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan sekolah menengah atas negeri (SMAN) menampung hingga 50 siswa per kelas memicu reaksi keras dari sekolah swasta. Kebijakan itu dinilai bukan hanya membebani kapasitas sekolah negeri, tapi juga menggerus peminat sekolah swasta.
Contohnya terjadi di SMAN Cimanggung yang tahun ini menerima hingga 600 siswa baru. Artinya, terdapat 12 rombongan belajar dengan komposisi 50 siswa per kelas. Padahal, kapasitas ideal hanya untuk 10 kelas dengan 36 siswa per kelas.
“Ini bukan hanya soal kelebihan kapasitas, tapi juga soal keadilan. Kami sudah menerima siswa, tapi kemudian mereka mundur dan pindah ke sekolah negeri,” ujar Karimansyah, salah satu wakil kepala sekolah swasta di Cimanggung, Jumat (11/7).
Karim menyebut, sedikitnya 83 siswa yang sudah mendaftar ke sekolah swasta akhirnya memilih pindah ke SMAN Cimanggung. Ia menilai, kebijakan ini justru bertolak belakang dengan semangat pemerataan pendidikan.
Menurutnya, jika pun ada penambahan daya tampung, seharusnya difokuskan pada program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang jumlahnya mencapai 190 ribu anak di Jawa Barat.
“Kalau memang ingin membantu, prioritaskan siswa yang benar-benar tidak mampu dan belum bersekolah. Bukan malah mengambil siswa yang sudah terdaftar di sekolah swasta,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Kepala SMA Guna Cipta, Muhamad Fadhlan Irfan Darmawan. Ia mengingatkan agar penerapan program PAPS di SMAN tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari celah.
“Kalau memang dari jalur siswa tidak mampu, harus ada verifikasi faktual. Sekolah negeri jangan hanya terima data di atas kertas, tapi harus kroscek ke rumah siswa,” ucap Fadhlan.
Ia khawatir, tanpa pengawasan ketat, program ini justru menjadi celah manipulasi data. Akibatnya, siswa dari keluarga mampu bisa saja masuk jalur khusus, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tersisih. (tha)
