RADARSUMEDANG.id – Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, memperingatkan bahwa lebih dari 100 ribu ton beras impor yang kini menumpuk di gudang Perum Bulog berumur lebih dari satu tahun dan beresiko menurun mutu atau disposal. “Kalau 100.000 ton saja, negara dirugikan Rp 1,2 triliun dari beras disposal. Harus diingat itu,” tegasnya dalam Diskusi Publik bertajuk Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta 28 Agustus 2025.
Andreas menjelaskan, terdapat dua sumber beras disposal. Pertama, sisa impor dari tahun sebelumnya yang kualitasnya sudah menurun drastis. Kedua, beras hasil penyerapan gabah “any quality” dari petani yang tidak memenuhi standar mutu. “Beras disposal ini bisa digunakan untuk pakan ternak… namun ada persyaratan seperti tidak terkontaminasi aflatoksin,” tambahnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengakui bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berusia lebih dari satu tahun mencapai 194.100 ton, sementara stok yang berusia 4–6 bulan sebanyak 1,33 juta ton, dan yang berusia 7–12 bulan kurang lebih 993.481 ton.
Kementerian Dalam Negeri turut memberi perhatian serius. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, memperingatkan bahwa lambatnya penyaluran beras dari gudang SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dapat memperparah kerugian negara. Realisasi distribusi hingga pertengahan Agustus hanya mencapai 2,94% dari target, artinya lebih dari 80% stok SPHP senilai jutaan ton masih menumpuk di gudang.
Tomsi menekankan dua dampak utama: risiko penurunan kualitas beras yang bisa berjamur, apek, atau terkena hama; serta meningkatnya biaya pemeliharaan gudang. Ia menyatakan, “Jika kualitasnya menurun, nilainya berkurang, bahkan dalam kondisi tertentu harus dimusnahkan. Ini jelas menjadi kerugian negara.”
Pakar menyarankan agar Bulog segera melakukan distribusi berdasarkan prinsip first in, first out dan menggenjot pelaksanaan SPHP, agar stok lama bisa diolah atau disalurkan sebelum hilang nilainya. Langkah ini krusial dalam menjaga stabilitas harga beras dan meminimalisasi kerugian publik.(Net)
