RADARSUMEDANG.id – Dunia pendidikan Indonesia menyimpan paradoks tajam: guru honorer dengan gaji di bawah Rp1–2 juta per bulan, sedangkan guru PNS menikmati gaji pokok mulai dari Rp1,6 juta hingga lebih dari Rp6 juta tergantung golongan. Hal ini menjadi perbincangan publik, khususnya usai polemik gaji anggota DPR yang menyalip angka Rp100 juta per bulan. Gaji minim tersebut menjadi kenyataan pahit di banyak sekolah, meski mereka memikul tanggung jawab serupa dengan guru ASN.
Menurut data, 74% guru honorer menerima gaji di bawah Rp2 juta, bahkan ada yang hanya mendapat Rp300 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Kondisi ini jauh di bawah UMR, membuat mereka harus bekerja tambahan demi mencukupi kebutuhan. Di banyak daerah desa, honorarium guru honorer bisa bahkan lebih rendah dari Rp100 ribu per bulan—realita yang mencerminkan ketidakadilan struktural.
Sebaliknya, guru PNS mendapatkan paket lengkap: gaji pokok berdasarkan golongan, berbagai tunjangan seperti keluarga, sertifikasi, profesi, makan, hingga tunjangan kinerja daerah—khususnya untuk wilayah terpencil. Gaji PNS mulai dari Rp1.685.700–6.373.200 per bulan, tergantung golongan dan jabatan.
Langkah pemerintah untuk memperbaiki keadaan termasuk kenaikan tunjangan profesi guru honorer bersertifikasi (PPG) menjadi Rp2 juta per bulan, serta bantuan insentif Rp300.000–500.000 bagi yang belum bersertifikasi. Mekanisme pencairan tunjangan kini lebih cepat dan langsung melalui rekening guru mulai Maret 2025.
Kesenjangan ini tak sekadar soal uang—penelitian menunjukkan dampaknya pada psikologis guru honorer, interaksi sosial, motivasi mengajar, dan kualitas pembelajaran. Banyak guru honorer dengan masa kerja puluhan tahun tetap belum diangkat menjadi ASN dan harus mencari pekerjaan sampingan demi bertahan. Upah rendah dan minimnya akses pelatihan semakin melemahkan semangat mereka sebagai pendidik profesional. (Net)
