Oleh: Naya Sunarya *
RADARSUMEDANG.id — Ketika pembangunan fisik desa terus menggeliat, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah pembangunan manusianya. Dalam konteks Indonesia saat ini, terutama menghadapi bonus demografi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa menjadi kebutuhan mendesak yang belum terjawab tuntas.
Menurut Amartya Sen, peraih Nobel bidang Ekonomi, pembangunan sejati adalah pelepasan berbagai bentuk ketidakbebasan yang menghambat manusia untuk berkembang. Jika kita terjemahkan ke desa, maka pembangunan bukan semata infrastruktur, tetapi keterbukaan jalan bagi warga desa agar memiliki kapasitas untuk hidup produktif, mandiri, dan bermartabat.
Sayangnya, banyak program peningkatan SDM di desa masih bersifat sektoral, seremonial, dan tidak berkelanjutan. Pelatihan dilakukan tanpa pemetaan keterampilan yang jelas, minim kelanjutan, dan sering kali lepas dari kebutuhan lokal. Padahal, seperti dikatakan Prof. A. Sonny Keraf, pembangunan yang bermartabat harus dimulai dari penguatan potensi lokal dan kemandirian komunitas.
Di sinilah gagasan Bank Skill Desa lahir sebagai sebuah simpul pembelajaran, pelatihan, dan penyaluran keterampilan warga yang terintegrasi dan dikelola berbasis komunitas.
Gagasan dan Mekanisme
Bank Skill Desa bukan institusi keuangan. Ia adalah infrastruktur sosial, tempat di mana:
-
Data keterampilan warga dipetakan secara digital,
-
Pelatihan disusun modular dan sesuai kebutuhan kawasan,
-
Kemitraan dengan koperasi, BUMDes, CSR, dan pelaku industri dibangun untuk menjembatani pelatihan ke kegiatan produktif.
Kita tidak ingin warga hanya dilatih menjahit, membuat sabun, atau mengolah pupuk, tetapi kita ingin mereka tahu ke mana setelah pelatihan. Di sinilah peran penting Bank Skill Desa sebagai katalis ekosistem ekonomi lokal.
Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Anies Baswedan (2012), bahwa “pembangunan manusia harus dimulai dengan menjadikan manusia sebagai subjek, bukan objek.” Program yang baik adalah program yang mendengarkan aspirasi warga, bukan memaksakan agenda donor atau anggaran.
Kolaborasi sebagai Kunci
Kita tidak bisa membangun Bank Skill Desa secara top-down. Kekuatan utamanya justru pada kolaborasi antar pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah desa, dinas teknis, koperasi, sekolah, CSR, hingga masyarakat itu sendiri.
Menurut Elinor Ostrom, penerima Nobel Ekonomi 2009, keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama bergantung pada self-governance, kolaborasi, dan kepercayaan sosial. Inilah semangat yang harus menjadi landasan operasional Bank Skill Desa.
Karena itu, saya melihat pentingnya pembentukan konsorsium lokal di tingkat kecamatan atau kawasan yang dapat menggabungkan berbagai sumber daya, menyinergikan Dana Desa, dan menghindari duplikasi program. Dengan pendekatan lintas sektor (cross-cutting issues), kita dapat menjawab masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dengan lebih efisien.
Membangun Masa Depan dari Bawah
Bank Skill Desa bukan sekadar proyek pelatihan. Ia adalah cara membangun masa depan dari bawah. Ia memberi harapan bagi pemuda desa, ibu rumah tangga, petani muda, dan warga yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan.
Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, Bank Skill Desa dapat menjadi instrumen transformasi sosial dan menjadikan Dana Desa sebagai investasi sosial, bukan sekadar anggaran habis pakai.
Kita tidak ingin desa hanya menjadi tempat berlangsungnya pembangunan. Kita ingin desa menjadi pusat dari peradaban baru yang lebih manusiawi, mandiri, dan bermartabat.(*)
*) Warga Sumedang, mantan anggota DPRD, dan Ketua Dewas Fokus Sinergi Kemitraan.
