Oleh: Naya Sunarya*
RADARSUMEDANG.id — Dalam percakapan sehari-hari di desa, sering kali kita mendengar ungkapan anak muda yang bingung menentukan arah hidup: “Kalau tidak merantau, mau kerja apa di sini?” Ungkapan ini menggambarkan dilema klasik yang dihadapi generasi muda pedesaan. Pilihan antara bertahan di desa dengan keterbatasan lapangan kerja, atau pergi ke kota dengan risiko persaingan yang semakin keras, seolah menjadi jalan buntu.
Padahal, kita sedang hidup di era digital, di mana batas ruang dan waktu tidak lagi seketat dulu. Persoalannya, apakah generasi muda desa sudah benar-benar disiapkan untuk menghadapi realitas baru ini?
Tulisan ini didedikasikan bagi pemuda, dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, agar mereka memiliki kemampuan adaptif dan kreatif menghadapi tantangan zaman.
Berdasarkan survei terbaru, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 80,66% dari total populasi. Namun, masih ada sekitar 17,4% penduduk di daerah tertinggal yang belum memiliki akses internet. Ini menjadi bukti bahwa meskipun arus digital sudah besar, pemerataan akses masih menjadi tantangan nyata.
Angka pengangguran terbuka secara nasional pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Namun jumlah pengangguran absolut justru naik menjadi sekitar 7,28 juta jiwa. Sementara itu, kelompok pemuda usia 15–24 tahun banyak yang masuk kategori NEET—tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak ikut pelatihan. Kondisi ini memperparah risiko generasi muda desa tertinggal jauh dari perubahan zaman.
Kesenjangan Desa dan Dunia Kerja Digital
Transformasi digital dalam lima tahun terakhir telah menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang, mulai dari digital marketing, content creator, programmer, hingga teknisi perbaikan perangkat elektronik. Di kota, anak muda relatif lebih cepat menangkap peluang ini karena akses pelatihan, fasilitas, dan jaringan kerja lebih terbuka.
Sebaliknya, di desa, program keterampilan vokasi sering kali masih berkutat pada keahlian tradisional seperti menjahit, membuat kue, atau kerajinan tangan. Bukan berarti keterampilan itu tidak penting, tetapi jelas tidak cukup untuk bersaing di pasar kerja masa depan.
Jurang ketertinggalan inilah yang harus segera dijembatani dengan kebijakan baru: menjadikan keterampilan vokasi digital sebagai agenda strategis pembangunan desa. Tanpa intervensi ini, generasi muda desa hanya akan menjadi penonton di tengah arus revolusi digital.
Mengapa Vokasi Digital Mendesak?
Ada setidaknya tiga alasan mendasar mengapa keterampilan vokasi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak bagi generasi muda desa:
- Lapangan kerja formal semakin terbatas.
Setiap tahun, lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi di pedesaan semakin bertambah, sementara kesempatan kerja formal di daerah relatif stagnan. Tanpa keterampilan tambahan, angka pengangguran pemuda akan terus meningkat. - Peluang usaha berbasis digital sangat terbuka.
Internet memungkinkan usaha kecil di desa menjangkau pasar nasional bahkan global. Produk lokal bisa dipasarkan melalui media sosial atau marketplace, tetapi hal ini memerlukan kemampuan digital marketing, desain konten, dan pengelolaan transaksi daring. - Kebutuhan jasa teknologi di desa semakin tinggi.
Kini hampir setiap rumah tangga memiliki handphone, dan banyak pula yang menggunakan laptop untuk sekolah atau bekerja. Namun, saat perangkat rusak, warga desa sering harus pergi jauh ke kota untuk memperbaikinya. Artinya, ada peluang besar bagi anak muda desa yang menguasai keahlian servis elektronik.
Tiga Strategi Konkret Vokasi Digital di Desa
Menurut saya, ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan untuk memperkuat bekal generasi muda pedesaan menghadapi dunia kerja digital.
- Membangun Pusat Keterampilan Desa (Village Skill Center)
Pelatihan vokasi tidak cukup dilakukan sesekali dengan pendekatan proyek. Desa perlu memiliki pusat keterampilan permanen yang bisa menjadi rumah belajar bagi generasi muda di bawah naungan Bank Skill Desa. Pusat ini dapat berbentuk ruang pelatihan di balai desa atau unit khusus di bawah BUMDes, dengan kurikulum relevan—mulai dari dasar-dasar literasi digital, pemasaran online, desain grafis, hingga coding tingkat pemula.
Desa tidak harus bekerja sendiri. Melalui pengelola Bank Skill Desa, kerja sama bisa dijalin dengan Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi, atau perusahaan teknologi. Model kolaborasi ini akan membuat pelatihan lebih mutakhir dan sesuai kebutuhan industri.
2. Mengembangkan Keahlian Jasa Praktis: Servis HP, Laptop, dan Jaringan Internet
Selain keterampilan digital murni, anak muda desa perlu dibekali keahlian praktis yang langsung bisa membuka lapangan usaha. Misalnya, pelatihan servis handphone, komputer/laptop, hingga instalasi jaringan internet. Dengan keterampilan ini, mereka bisa membuka bengkel servis sederhana di desa, melayani kebutuhan warga dengan biaya terjangkau.
Dampak sosialnya besar: masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperbaiki perangkat, sementara anak muda desa memperoleh penghasilan tetap. Lebih jauh lagi, desa menjadi lebih mandiri dalam layanan teknologi.
3. Mendorong Model “Belajar Sambil Berusaha”
Sering kali pelatihan berhenti di ruang kelas tanpa tindak lanjut. Padahal, yang dibutuhkan anak muda adalah kesempatan untuk langsung mencoba usaha nyata. Pemerintah desa bisa memberi stimulus berupa modal awal melalui BUMDes atau koperasi desa agar peserta pelatihan bisa langsung membuka jasa atau usaha kecil.
Misalnya, setelah mengikuti pelatihan servis handphone, sekelompok pemuda diberi ruang usaha kecil di balai desa dengan dukungan peralatan dasar. Dari situ, mereka belajar melayani pelanggan, mengelola pendapatan, hingga mengembangkan usaha. Model ini tidak hanya menanamkan keterampilan, tetapi juga membangun mental wirausaha.
Tantangan yang Harus Diantisipasi
Tentu, implementasi strategi ini tidak tanpa tantangan. Ada setidaknya tiga hal yang harus diantisipasi:
- Keterbatasan infrastruktur internet di desa. Tanpa jaringan yang stabil, pelatihan digital sulit berjalan maksimal.
● Kualitas instruktur. Diperlukan tenaga pelatih yang benar-benar memahami kebutuhan dunia kerja digital, bukan sekadar teori.
● Konsistensi dukungan kebijakan. Banyak program bagus berhenti di tengah jalan karena hanya berbasis proyek jangka pendek.
Maka, dibutuhkan komitmen politik dan kebijakan anggaran yang berpihak. Program vokasi digital, paling tidak, harus masuk dalam RKPDes maupun RKPD agar berkelanjutan.
Penutup: Investasi Sosial untuk Masa Depan Desa
Generasi muda adalah aset terbesar desa, tetapi tanpa keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman, mereka hanya akan menjadi beban demografi. Vokasi digital adalah salah satu jalan untuk mengubah situasi ini: memberikan bekal nyata agar pemuda bisa bekerja, berusaha, sekaligus membangun desanya.
Saya percaya, jika desa-desa berani berinvestasi dalam keterampilan digital dan jasa teknologi bagi anak muda, wajah pembangunan akan berubah. Desa tidak lagi sekadar penyumbang tenaga kerja ke kota, melainkan pusat pertumbuhan baru yang berbasis kreativitas dan keterampilan.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita: apakah ingin terus membiarkan jurang ketertinggalan melebar, atau mulai menjadikan desa sebagai pusat keterampilan masa depan.(*)
*)Warga Sumedang, mantan anggota DPRD Sumedang, Ketua Dewas Fokus Sinergi Kemitraan.
