Oleh: Naya Sunarya*
RADARSUMEDANG.id — Saya adalah warga desa di Jawa Barat, bukan ahli pendidikan, apalagi pendidikan berbasis vokasi. Tulisan ini saya susun berangkat dari kecintaan terhadap dunia pendidikan, sekaligus kesadaran bahwa bonus demografi—menurut para ahli—merupakan peluang yang hanya terbuka satu kali dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Oleh karena itu, saya ingin berkontribusi merespons kemauan politik Gubernur Jawa Barat yang memiliki perhatian serius terhadap dunia pendidikan sebagai aset utama pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045.
Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendirikan Sekolah MAUNG (Manusia Unggul) patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian politik yang jarang muncul dalam kebijakan pendidikan daerah. Di tengah kecenderungan pembangunan yang berorientasi pada proyek fisik, gagasan ini menegaskan pesan penting bahwa masa depan Jawa Barat ditentukan oleh kualitas manusianya.
Namun, justru karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, setiap kebijakan pendidikan strategis harus diuji secara lebih ketat. Kesalahan desain kebijakan di Jawa Barat bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga berpotensi menjadi preseden nasional.
Paradoks SDM Jawa Barat
Secara makro, kinerja pembangunan manusia Jawa Barat menunjukkan kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2024 mencapai 74,92, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sekitar 12,8 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas berada di kisaran 8,8–8,9 tahun.
Angka-angka tersebut menggambarkan dua hal sekaligus. Pertama, akses pendidikan di Jawa Barat terus membaik. Kedua, kualitas pendidikan dan dampaknya terhadap produktivitas usia kerja masih menyisakan persoalan struktural.
Paradoks tersebut tampak jelas pada data ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK di Jawa Barat merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain, berada di kisaran 12–13 persen pada periode 2024–2025. Artinya, di provinsi dengan basis industri manufaktur terbesar di Indonesia, lulusan pendidikan vokasi justru menjadi kelompok yang paling rentan menganggur.
Data ini menyampaikan pesan kebijakan yang tegas: persoalan utama Jawa Barat bukan terletak pada kekurangan sekolah vokasi, melainkan pada kegagalan desain pendidikan vokasi dalam menjembatani dunia pendidikan, dunia kerja, dan kepemimpinan sosial.
MAUNG: Terobosan atau Duplikasi?
Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah MAUNG harus dijawab secara jujur. Jika MAUNG hanya menghadirkan jurusan teknis yang serupa dengan SMK unggulan—seperti otomotif, teknologi informasi, pertanian, elektro, dan kelautan—dengan pendekatan link and match industri yang berorientasi jangka pendek serta menempatkan serapan kerja sebagai target utama, maka MAUNG berisiko menjadi duplikasi kebijakan dengan ongkos fiskal tinggi, tanpa menyentuh akar persoalan pengangguran terdidik di Jawa Barat.
Jawa Barat sejatinya tidak sedang kekurangan sekolah. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia berdaya adaptasi tinggi, berkarakter kuat, dan sanggup memimpin perubahan sosial-ekonomi.
Kebaruan yang Seharusnya
Kebaruan Sekolah MAUNG tidak boleh diletakkan pada gedung, fasilitas, atau nomenklatur semata, melainkan pada profil manusia yang dihasilkan. Jika lulusan MAUNG hanya lebih terampil secara teknis, tetapi tetap rapuh menghadapi disrupsi teknologi serta minim kapasitas kepemimpinan sosial, maka MAUNG gagal menjawab tantangan struktural Jawa Barat.
Pertanyaan kuncinya menjadi sangat mendasar: apakah Sekolah MAUNG ingin mencetak tenaga kerja unggul, atau manusia unggul yang mampu memimpin transformasi Jawa Barat?
Penutup
Pada titik ini, Sekolah MAUNG harus ditempatkan bukan sebagai jawaban instan atas persoalan pendidikan vokasi di Jawa Barat, melainkan sebagai pertanyaan kebijakan paling fundamental: apakah kita sedang membangun sekolah unggulan, atau sedang merancang manusia unggul? Tanpa kejelasan filosofi dan orientasi hasil, MAUNG berisiko mengulang paradoks lama—pendidikan terus tumbuh, tetapi daya saing manusia tertinggal.
Di sinilah Jawa Barat diuji: berani tidak hanya tampil berbeda, tetapi benar-benar bertransformasi.
Pada tulisan Bagian II, saya akan mengaitkan persoalan Sekolah MAUNG dengan isu keadilan sosial dan taruhan masa depan Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional 2025–2045.(*)
*) Naya Sunarya, warga Sumedang, mantan anggota DPRD Sumedang, Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kemitraan.
