RADARSUMEDANG.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi gubernur paling disorot dalam sepanjang satu tahun pertama masa jabatannya.
Hal itu didapat berdasarkan laporan tahunan Deep Intelligence Research (DIR) bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”.
Dari hasil riet tersebut, Dedi Mulyadi memuncaki kategori publikasi media sekaligus engagement media sosial, mengungguli sejumlah kepala daerah lain di Indonesia.
Dalam riset tersebut, DIR menggunakan metodologi media intelligence yang menggabungkan analisis media massa dan digital listening untuk melihat sejauh mana legitimasi publik terbentuk di era keterbukaan informasi ini.
Laporan riset tersebut dipaparkan Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, di Jakarta, Minggu 22 Februari 2026.
“Mesin aritifical intelligence kami bekerja meng-crawling data untuk menarik seluruh data pemberitaan dan percakapan public di media sosial dari para gubernur, tentang gubernur dan yang mempercakapkan gubernur,” ujar Neni dikutip Pojoksatu.id.
Selain fase krusial, kata Neni, tahun pertama kepemimpinan merupakan ujian kepemimpinan situasional.
Data menunjukkan, publik memberikan perhatian sangat tinggi dan harapan besar kepada pemimpin daerah dalam mengeksekusi janji-janji kampanye, program pusat di daerah, dan ketangkasan saat bencana melanda.
“Total berita tentang gubernur di media mainstraim mencapai 1,887 juta lebih. Engagement di medsos mencapai 5,624 milyar, dengan audiens mencapai 33,798 milyar terlibat. Ini perhatian yang luar biasa, dan harapan yang sangat besar dari masyarakat,” tutur Neni.
Setidaknya ada 3 kluster isu dominan berdasarkan temuan utama.
Pertama, Program Strategis Nasional di bidang pendidikan, khususnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi perhatian luas di hampir seluruh provinsi.
Kedua, ketangkasan menghadapi krisis, terutama saat Banjir Besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025 yang menjadi titik uji kepemimpinan daerah.
Ketiga, isu integritas dan hukum, termasuk relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi seperti yang terjadi di Jambi dan Riau yang menekan rating performa media hingga menyentuh angka 4/10 bagi gubernur tertentu.
Analisis juga menunjukkan disparitas ruang emosi publik dimana media massa cenderung memberikan sentimen positif tinggi hingga 79 persen.
Sebaliknya, media sosial menjadi arena apresiasi sekaligus kritik tajam.
Instagram, Youtube, Tiktok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sementara X menjadi platform paling kritis dengan engagement paling rendah dibanding platform lainnya.
Dalam kategori Highest Publication, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas.
Gubernur Jawa Barat itu mencatat 194,4 ribu pemberitaan media online, 16,1 ribu pemberitaan cetak, dan 4,6 ribu pemberitaan elektronik.
Narasi kebijakan kerakyatan, isu sosial, serta konsolidasi wilayah menjadi penopang utama stabilitas eksposurnya.
Di bawahnya, Pramono Anung di DKI Jakarta membukukan 153 ribu pemberitaan media online, 8,9 ribu cetak, dan 8,3 ribu elektronik.
Sementara Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur mencatat 82,7 ribu pemberitaan online, 8,3 ribu cetak, dan 1,5 ribu elektronik, dengan fokus pada ekonomi syariah dan perlindungan sosial.
Dominasi Dedi semakin terlihat pada kategori Highest Engagement dengan membukukan total engagement 4.256.465.957 dengan audience 25.570.049.700.
Konten humanis dan pendekatan kepada warga akar rumput menjadi magnet utama di TikTok, Instagram, dan Youtube.
Konsistensi mengisi konten, termasuk mensosialisasikan kebijakan yang memicu perdebatan publik, justru memperkuat posisinya sebagai pusat perhatian.
Sementara Pramono Anung mencatat total engagement 959.157.202 dengan audience 5.764.849.476.
Sedangkan Muzakir Manaf dari Aceh meraih 337.185.381 engagement dan audience 1.693.330.015, terutama terdorong isu kearifan lokal dan respons terhadap bencana.
Solutif dan Aksi Nyata
Merujuk penelitian Mike Walsh (2019), DIR menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma.
Ia menekankan, Gubernur ke depan tidak bisa hanya bekerja secara administratif.
Mereka harus memberikan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi dan mampu membaca emosi publik di media sosial serta mampu mengomunikasikan kebijakan secara massif, transparan dan akuntabel.
Mengutip apa yang disampaikan Rhenald Kasali (2025), para kepala daerah terutama gubernur bekerja bukan berdasarkan asumsi lama.
Tetapi menchallange asumsi tersebut dengan gagasan baru karena saat ini, realitas sudah berbeda sehingga harus cepat beradapytasi dengan perubahan.
“Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.
Menurut Neni, rapor ini memperlihatkan satu kesimpulan, bahwa legitimasi publik di era digital tak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, melainkan juga oleh kemampuan membaca percakapan dan mengelola narasi.
Dalam lanskap itu, Dedi Mulyadi tampil sebagai figur yang paling berhasil menyedot, sekaligus mengelola, perhatian publik sepanjang tahun pertamanya menjabat.
“Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tandas Neni.
Sebagai informasi, lembaga riset media dan digital berbasis Artificial Intelligence (AI) itu menganalisis pemberitaan dan percekapan publik di media sosial selama periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026.
Hasilnya, total ada 1.887.196 pemberitaan kepala daerah tingkat provinsi di media siber, cetak, dan elektronik.
Dari keseluruhan pemberitaan itu, total engagement mencapai 5.624.353.582 dengan audience sebanyak 33.798.508.877.
Sementara di media sosial, terdapat 4.573.206 percakapan, dengan rincian 112.442 percakapan di X, 204.337 di Facebook, 854.473 di Instagram, 2.063.710 di Tiktok, 27.468 di Threads, dan 1.309.974 di Youtube.
Jumlah media yang dianalisis terdiri dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik.
Sementara untuk media sosial, DIR meng-crawling semua platform yang ada dan digunakan oleh Masyarakat di Indonesia.(net)
