RADARSUMEDANG.id, SUBANG- Ketua DPRD Subang Viktor Wirabuana menerima menegaskan bahwa persoalan banjir yang kerap melanda Pantura tidak dapat ditangani pemerintah daerah secara sendiri karena sejumlah sungai berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
DPRD Subang akan mendorong komunikasi lebih intensif dengan pihak terkait agar solusi permanen dapat segera direalisasikan dan masyarakat Pantura tidak lagi menghadapi siklus banjir tahunan yang merugikan.
“Penanganan banjir di Pantura tidak bisa diselesaikan oleh daerah sendirian. Kami meminta langkah nyata dari BBWS Citarum dan pemerintah pusat. Koordinasi harus segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara program daerah dan pusat dalam penanganan banjir ini,” ujar Viktor, Senin (23/2)
DPRD Subang akan mendorong komunikasi lebih intensif dengan pihak terkait agar solusi permanen dapat segera direalisasikan dan masyarakat Pantura tidak lagi menghadapi siklus banjir tahunan yang merugikan.
“Seperti diketahui, dampak banjir ini kan tak hanya merusak infrastruktur, tetapi menggerus aktivitas ekonomi, khsusnya bagi warga terdampak, apa lagi kejadian ini hampir berulang setiap musim hujan di wilayah Pantura, ” ujar Victor
Karena itu, untuk solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas PUPR berkomitmen melakukan normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi di titik titik kritis penyumbat aliran air
Selain itu, peninggian dan penguatan tanggul sungai yang rawan limpas juga menjadi prioritas guna meminimalkan risiko genangan ke permukiman warga.
Langkah tersebut diproyeksikan sebagai upaya cepat mengurangi dampak banjir sembari menyiapkan program permanen yang lebih komprehensif, embung 1,2 hektar masuk skema perencanaan
“Sebagai solusi jangka panjang, direncanakan pembangunan embung atau kolam retensi di atas lahan desa seluas 1,2 hektar, ” katanya.
Terkait penanganan banjir Pantura, sebelumya ketua DPRD Subang, Viktor Wirabuana Abdurachman, menerima audiensi Gerakan Akselerasi Antisipasi (GA’KAN) Banjir di Ruang Rapat DPRD Subang, Kamis 19 Februari 2026.
Pertemuan tersebut menyoroti desakan warga Pantura agar penanganan banjir tidak lagi bersifat sementara, melainkan menghadirkan solusi permanen. (Anr)
