RADARSUMEDANG.id –– Forum Perangkat Daerah diminta tidak hanya menjadi kegiatan seremonial yang sebatas memenuhi kelengkapan administrasi.
Menurutnya, forum tersebut harus menjadi ruang strategis untuk mengakselerasi berbagai program pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, saat dikonfirmasi Radar Sumedang di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumedang, Selasa (10/3/2026).
Menurut Asep, forum perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyelaraskan program kerja SKPD dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga tidak hanya berakhir pada laporan kegiatan semata.
“Forum perangkat daerah ini bukan sekadar ada SPJ-nya, foto kegiatan dan lain sebagainya. Forum perangkat daerah setiap SKPD itu penting untuk mengakselerasi berbagai program kegiatan di SKPD,” kata Asep Kurnia.
Ia mencontohkan forum perangkat daerah yang digelar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumedang.
Secara kasat mata, kata dia, mungkin banyak pihak yang mempertanyakan keterkaitan tugas pemadam kebakaran dengan indikator pembangunan ekonomi daerah.
“Kalau dilihat sekilas mungkin muncul pertanyaan, apa hubungannya damkar dengan perputaran ekonomi. Bahkan mungkin anggota damkar sendiri juga berpikir demikian, karena tugas utamanya menyelamatkan jiwa dan menanggulangi kebakaran maupun kejadian insidentil lainnya,” ujarnya.
Namun menurutnya, peran damkar sebenarnya sangat berkaitan dengan stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya ketika terjadi kebakaran di kawasan pasar atau pusat perdagangan.
Asep menjelaskan, apabila terjadi kebakaran di pasar dan respons pemadaman mengalami kendala. Maka dampaknya tidak hanya pada kerugian materi pedagang, tetapi juga dapat mengganggu perputaran ekonomi masyarakat secara luas.
“Bayangkan ketika terjadi kebakaran di pasar dan damkar yang seharusnya melakukan respon cepat justru mengalami kendala klasik, seperti kekurangan BBM, kondisi mesin yang tidak optimal, atau pompa air yang tidak berfungsi. Maka kebakaran bisa meluas dan pasar berhenti beroperasi,” tukas Asep Kurnia.
Jika hal itu terjadi, lanjut Asep, kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit. Aktivitas perdagangan terhenti, pasokan kebutuhan pokok terganggu, serta pendapatan para pedagang dan pelaku usaha ikut terdampak.
“Bayangkan berapa besar uang yang hilang ketika pasar berhenti beroperasi. Perputaran ekonomi langsung terhenti, distribusi barang kebutuhan pokok bisa terganggu, dan masyarakat luas ikut merasakan dampaknya,” ucapnya.
Karena itu, ia menegaskan forum perangkat daerah harus dimanfaatkan secara serius oleh setiap SKPD untuk mengidentifikasi kebutuhan, persoalan di lapangan, serta langkah penguatan program kerja ke depan.
Dengan forum tersebut, kata Asep, berbagai kendala yang selama ini menjadi persoalan klasik, seperti keterbatasan sarana prasarana, dukungan anggaran hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dibahas secara komprehensif.
“Di sinilah pentingnya forum perangkat daerah. Melalui forum ini kita bisa melihat kebutuhan riil di lapangan dan merumuskan solusi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” sebut pria yang akrab disapa Askur ini.
Ia berharap hasil forum perangkat daerah tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya forum ini menghasilkan program yang benar-benar implementatif sehingga kinerja perangkat daerah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik,” katanya. (jim)
