DPRD Jabar Soroti Tantangan Fiskal, Ineu Tekankan Kolaborasi Jaga Pembangunan Infrastruktur Sumedang

oleh
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI-P, Dr. Ineu Purwadewi Sundari usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Sumedang ke-448 di Gedung DPRD Sumedang, Rabu, (22/4/2026) kemarin.
BERITA SINGKAT

  • Anggota DPRD Jabar Ineu Sundari apresiasi pembangunan infrastruktur di Sumedang.
  • Tekanan fiskal akibat turunnya dana transfer pusat jadi tantangan utama.
  • Infrastruktur jalan tetap jadi prioritas Pemprov Jabar ke depan.
  • Ditekankan pentingnya kolaborasi pusat, provinsi, dan daerah.
  • Dukungan provinsi diharapkan menjangkau jalan kabupaten hingga desa.

KOTA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Ineu Purwadewi Sundari, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan serta kolaborasi lintas pemerintahan dalam menjaga laju pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ineu usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Sumedang ke-448 di Gedung DPRD Sumedang, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang menunjukkan progres yang cukup positif meski dihadapkan pada tekanan fiskal.

“Tentunya kami mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga ritme pembangunan, karena pembangunan di Sumedang berjalan cukup baik. Infrastruktur kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten terus berprogres. Ini prestasi yang patut kita apresiasi,” ujar Ineu.

Meski demikian, ia menyoroti adanya tantangan serius berupa menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ineu menegaskan bahwa sektor infrastruktur jalan tetap menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan anggaran ke depan, khususnya pada tahun 2027.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai kunci menjaga keberlanjutan pembangunan.

Selain itu, perluasan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kabupaten dan desa.

“Dukungan provinsi tidak hanya terfokus pada jalan berstatus provinsi, tetapi juga menyasar jalan kabupaten dan desa yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Kami berharap ke depan dukungan untuk infrastruktur kabupaten dan desa semakin kuat. Pembangunan harus merata agar masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” katanya.

(jim)

No More Posts Available.

No more pages to load.