Oleh: Dr. Ade Jamarudin, SS, MA
RADARSUMEDANG.id — Masyarakat Sumedang baru-baru ini dikejutkan oleh peristiwa yang melampaui batas nalar dan kemanusiaan. Seorang oknum guru SMK, yang secara struktural dan moral seharusnya menjadi pelindung, justru melakukan tindakan keji: menculik dan memperkosa seorang siswi SD hingga berulang kali. Kasus ini bukan sekadar statistik kriminalitas biasa, melainkan sebuah tamparan keras bagi dunia pendidikan dan sistem perlindungan anak kita. Sebagai akademisi Hukum Keluarga, penulis melihat fenomena ini sebagai alarm darurat—sebuah tanda bahwa ada yang patah dalam sistem pertahanan sosial kita, di mana institusi yang dianggap “rumah kedua” justru berubah menjadi padang perburuan bagi predator.
Analisis Hukum: Antara TPKS dan Perlindungan Anak
Dari kacamata hukum positif, tindakan pelaku memenuhi unsur pelanggaran berat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, ada pemberat yang sangat krusial di sini: status pelaku sebagai pendidik.
Dalam UU Perlindungan Anak, jika kekerasan seksual dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Hal ini karena ada penyalahgunaan relasi kuasa dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Pelaku tidak hanya menghancurkan fisik dan psikis korban, tetapi juga merusak muruah profesi guru yang dalam tradisi kita diletakkan pada posisi digugu dan ditiru.
Perspektif Hukum Keluarga: Rapuhnya Ketahanan Sosial
Dalam kajian Hukum Keluarga, perlindungan terhadap anak (hifzh an-nasl) adalah salah satu inti dari Maqashid Syariah. Keluarga adalah benteng pertama, namun sekolah adalah benteng kedua. Ketika predator masuk ke dalam sistem sekolah, maka “pagar” yang kita bangun untuk melindungi anak-anak kita telah jebol.
Tragedi ini menyingkap fakta bahwa pengawasan terhadap anak-anak kita seringkali memiliki celah yang mematikan. Penculikan yang berujung pada pemerkosaan berulang kali (hingga 5 kali) menunjukkan adanya kegagalan deteksi dini. Mengapa lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar tidak mencium gelagat aneh tersebut? Di sinilah pentingnya penguatan kembali konsep “Ketahanan Keluarga” yang tidak hanya berhenti di dalam rumah, tetapi juga berupa kepekaan kolektif terhadap keamanan anak di ruang publik.
Pendidik atau Predator? Menyoal Integritas Moral
Kasus guru SMK yang memangsa anak SD ini menuntut kita untuk mengevaluasi total sistem rekrutmen dan pengawasan tenaga pendidik. Kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru tidak boleh hanya diukur dari kecerdasan intelektual atau sertifikasi semata. Aspek kesehatan mental dan integritas moral (akhlakul karimah) harus menjadi syarat mutlak yang diuji secara berkala.
Sekolah harus memiliki protokol perlindungan anak yang ketat (child safeguarding policy). Guru tidak boleh memiliki akses yang bersifat personal dan tertutup terhadap siswa di luar jam pelajaran tanpa sepengetahuan otoritas sekolah atau orang tua. Kasus penculikan ini membuktikan bahwa pengawasan administratif seringkali abai terhadap pergerakan oknum yang memanfaatkan statusnya untuk memanipulasi korban.
Sanksi Maksimal dan Rehabilitasi Korban
Mengingat tingkat kekejaman dan dampaknya yang permanen bagi masa depan korban, tidak ada ruang untuk penyelesaian damai atau sanksi yang ringan. Penulis mendorong aparat penegak hukum di Sumedang untuk menerapkan hukuman maksimal. Selain pidana penjara, pengumuman identitas pelaku ke publik dan sanksi kebiri kimia (sesuai UU No. 17 Tahun 2016) patut dipertimbangkan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan efek jera bagi calon predator lainnya.
Namun, di luar penghukuman pelaku, hal yang paling mendesak adalah pemulihan trauma (trauma healing) bagi korban. Negara, melalui Pemkab Sumedang, harus menjamin pendidikan dan masa depan korban tetap berjalan. Kita tidak boleh membiarkan korban jatuh dalam stigma sosial yang semakin memperparah penderitaannya.
Mengembalikan Sekolah Menjadi “Baituna”
Tragedi di Sumedang ini harus menjadi momentum titik balik. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam sikap reaktif yang hanya ramai saat kasus muncul, lalu senyap kemudian. Perlu ada sinergi antara akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan tokoh agama untuk membangun ekosistem yang aman bagi anak.
Sekolah harus dikembalikan marwahnya sebagai rumah aman (safe house). Jangan biarkan ada lagi anak-anak kita yang berangkat ke sekolah dengan harapan, namun pulang dengan trauma yang tak tersembuhkan. Perlindungan anak adalah hutang peradaban yang harus kita bayar tuntas. Jika kita gagal melindungi satu anak hari ini, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini esok hari.(*)
*)Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung / Pengurus MUI Sumedang
