- Harga LPG nonsubsidi naik, tabung 12 kg kini Rp228.000.
- Kenaikan berdampak pada pekerja dan pelaku usaha kecil.
- Pemprov Jabar dorong masyarakat beralih ke energi alternatif.
- Biogas, kayu bakar, dan energi dari sampah jadi solusi.
- Gubernur sebut kebijakan LPG kewenangan pemerintah pusat.
BANDUNG – Kenaikan harga LPG nonsubsidi kembali terjadi. Harga tabung 12 kilogram kini mencapai Rp228.000, memicu kekhawatiran masyarakat dan mendorong pemerintah daerah mencari solusi energi alternatif yang lebih terjangkau.
Lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ini semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya pekerja dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada energi gas untuk kebutuhan sehari-hari.
Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengaku kenaikan harga gas 12 kg cukup memberatkan. Ia terlihat membawa tabung gas di salah satu distributor di Bandung sambil mengeluhkan harga yang terus meningkat.
Penyesuaian harga ini ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga, yang menaikkan harga LPG tabung 5,5 kg sebesar Rp17.000 menjadi Rp107.000, serta tabung 12 kg naik Rp36.000 menjadi Rp228.000.
Kenaikan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian harga energi nonsubsidi yang mengikuti dinamika pasar global dan biaya distribusi. Namun, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan LPG sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke sumber energi alternatif sebagai bentuk adaptasi terhadap kenaikan harga.
“Masyarakat tidak harus selalu bergantung pada LPG. Di wilayah perkampungan masih banyak potensi energi lokal yang bisa dimanfaatkan, seperti kayu bakar yang mudah diperoleh,” ujar Dedi, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menyoroti potensi pengolahan limbah ternak menjadi biogas sebagai solusi murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Selain itu, pengolahan sampah rumah tangga menjadi energi serta penggunaan listrik sebagai alternatif memasak turut menjadi opsi, meski harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah menilai diversifikasi energi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber energi yang harganya fluktuatif.
“Masyarakat didorong untuk lebih adaptif. Kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya sekitar menjadi kunci bertahan di tengah tekanan ekonomi,” katanya.
Dedi juga meyakini masyarakat memiliki kemampuan inovasi yang tinggi dalam mengembangkan energi alternatif secara mandiri.
“Pendekatan berbasis kebutuhan dan kemampuan lokal menjadi strategi utama agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
(dsn)
