KOTA, RADARSUMEDANG.ID–Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang Drg. H. Rahmat Juliadi, MHKes mendorong agar puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang juga dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 mendapatkan dukungan penuh baik dari segi fasilitas,, sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang layak.
“Terlebih saat ini beban berat kerja puskesmas meliputi 3T, Tracing, Test dan Treatment. Padahal di awal pandemi, Puskesmas hanya berperan sebagai pelaksana Tracing dan Testing yang bersifat skrining (Rapid Test Ab). Namun saat ini, Puskesmas sudah melaksanakan 3T. T-3 (Treatment) pelayanan rawat penderita covid, baik yang bergejala ringan sedang, berat dan bahkan tidak sedikit yang meninggal di Puskesmas tanpa adanya kemampuan memberikan pertolongan yang lebih baik,” ungkap Dokter Rahmat, sapaannya, kemarin.
Menurut Dokter Rahmat, puskesmas secara umum tidak memiliki kompetensi untuk merawat pasien Covid, sebab perawatan covid harus dilakukan di Rumah Sakit dengan kompetensi Dokter Spesialis Paru dan Penyakit dalam.
“Kebijakan menjadikan Puskesmas sebagai tempat perawatan covid harus segera diakhiri, jika tidak ingin FKTP kolaps dan tidak mampu lagi melakukan pelayanan lainnya,” pintanya.
Saat ini dengan minimnya pemahaman para pengambil kebijakan, sambung Dokter Rahmat, telah memaksa puskesmas untuk menjadi tempat perawatan Covid, dan dinilai sebagai sebuah langkah yang tidak tepat.
“Tentu sangat keliru karena menurut catatan hanya sekitar 2-3% saja puskesmas yang di desain sebagai tempat perawatan (umum bukan Covid 19). Selebihnya adalah Puskesmas biasa yang tidak memiliki SDM dan Sarpras yang memadai untuk jadi perawatan covid,” terangnya.
Selain puskesmas dilibatkan dalam penanganan pasien Covid-19, saat ini pula puskesmas tengah dibebani kewajiban untuk program vaksinasi Covid-19. Beban pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dengan target 185 juta penduduk pun dengan terpaksa dibebankan ke Puskesmas dan RS.
“Pekerjaan vaksinasi bukanlah pekerjaan kecil, namun pekerjaan yang melelahkan dan menurunkan daya tahan tubuh petugas dan berdampak pada mudahnya karyawan terpapar covid-19,” tandasnya lagi.
Para pegawai puskesmas juga menurut Dokter Rahmat selain memiliki beban kerja yang berat juga memiliki risiko kerja yang tinggi pula, karena mereka sangat rentan terpapar Covid-19.
“Para pegawai puskesmas ikut melakukan pemantauan terhadap pasien isolasi mandiri, jumlahnya semakin besar dan beresiko penularan kepada petugas pemantau, walau sebagian besar dilakukan secara telemedisin namun banyak juga masyarakat minta petugas hadir ditengah penderitaan mereka. Ini menimbulkan resiko terpapar, apalagi tidak dilengkapi APD yang sesuai standar,” bebernya lagi.
Jika kondisi seperti ini dibiarkan di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang sangat ekponensial, Dokter Rahmat memastikan kondisi tersebut mengancam lumpuhnya fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas.
“Kalau harus jujur tentu tidak sanggup, dan sarana yang dimiliki Puskesmas pun sangat jauh dari istilah “memadai”. Padahal kita tahu, tugas Puskesmas sebagai pelaksanan Promotif dan Preventif sangat-sangat luar biasa beban kerjanya,” imbuhnya lagi.
Untuk itu, dewan asal Fraksi PKS ini mendorong agar pelayanan Puskesmas pada masa pandemi covid ini perlu ditata ulang. Dengan keterbatasan sarpras dan SDM, pelayanan manajemen harus segera disesuaikan dengan keadaan disaster.
“Persoalan-persoalan yang tidak esensial terkait dengan pencapaian SPM agar ditunda dulu. Pencapaian SPM bisa difokuskan kembali setelah pandemi melandai. Semua tenaga dan pikiran agar diarahkan untuk menanggulangi covid-19,” sarannya.
Apalagi sampai dengan pertengahan Juli ini anggaran BOK (Biaya Operasional Kesehatan) belum juga diterima. “Padahal dana ini sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran sasaran utama dalam penanggulangan covid, seperti kecukupan APD, BHP, Operasional Petugas, dan lain-lain,” ujarnya.
Demikian juga di tengah tingginya beban Puskesmas, yang mengherankan dana insentif Covid dan Vaksinasi tahun 2021 belum ada yang diterima. “Bahkan beberapa daerah Dana Insentif tahun 2020 pun masih belum tuntas. Sampai kapan ini akan dipertontonkan,” pungkasnya. (*/rik)
