RADARSUMEDANG.id, CISITU- Pengusaha Tahu Tempe yang selama ini bergantung pada Kedelaike depan tidak harus bergantung lagi pada komoditi tersebut. Apalagi selama ini Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan permintaan kedelai lokal dan masih bergantung pada import yang cukup besar pertahunnya.
Dan Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan Kacang Koro sebagai subtitusi dari kedelai. Untuk dijadikan pengganti kedel dalam memproduksi tahu tempe dan produksi penganan lainnya.
Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi andalan di sektor pertanian ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi role model ketahanan pangan berbasis Kacang Koro sebagai pengganti kacang kedelai import
Kementerian Koperasi dan UKM sudah menargetkan 100 hektar lahan untuk proyek pengembangan Kacang Koro Pedang yang tersebar di lima desa di empat kecamatan, salah satunya di Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu.
Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah menargetkan 866 hektar lahan untuk pembudidayaan Kacang Koro Pedang di wilayah Sumedang. Tahun 2022 ini sudah disiapkan penumbuhan areal/demplot seluas 17 hektar di 5 desa. Sedangkan untuk tahun 2023 akan dilakukan perluasan penanaman diatas lahan seluas 849 hektar di 7 desa.
Sebagai langkah awal, budidaya kacang koro dimulai dengan penanaman perdana Kacang Koro Pedang diatas areal lahan 5 hektar yang dilaksanakan di Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu, Senin, (24/1/2021).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Kacang Koro Pedang dapat menjadi alternatif pengganti kedelai yang yang selama ini masih bergantung impor.
“Kita selama ini makan tempe dan tahu sebagai sumber protein. Tapi ironinya kedelai diimpor 2,5 juta sampai 3 juta ton pertahun. Kita lihat sekarang Kacang Koro punya potensi sebagai substisusi import,” ungkapnya setelah penanaman Perdana Kacang Koro di Desa Linggajaya.
Teten berharapkan, melalui pilot project kacang Koro ini, Sumedang nantinya dapat menjadi salah satu produsen komoditas strategis penunjang ketahanan pangan di Indonesia.
“Untuk tahun ini targetnya akan ditanam Kacang Koro Pedang di lahan seluas 100 hektare yang tersebar di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.
Setelah pilot project berlangsung, lanjutnya, tahun depannya akan dilakukan scalling up (Perluasan lahan tanam).
“Sumedang memiliki potensi lahan hampir 1.000 Ha yang dapat digunakan untuk pengembangan kacang koro pedang. Langkah awal kita targetkan 100 Ha. Nanti ke depannya kita scaling up,” tuturnya.
Menurut Teten, tanaman kacang koro ini setelah panen akan diserap oleh koperasi yang menjadi offtaker. Jadi ada kepastian bagi para petani bahwa yang mereka tanam akan terserap. Para petani kacang koro. Kata Teten, untuk pembiayaan nya dapat menyerap dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Tani yang dapat diakses para petani melalui perbankan.
Saat ini, Bank BNI Cabang Sumedang telah melakukan MoU dengan pengurus koperasi. Teten berharap BNI cabang di Kabupaten/Kota lainnya juga dapat melakukan dukungan serupa.
“Pengurus koperasi juga harus dapat menyusun model binis budidaya kacang koro dari hulu ke hilir, sehingga industrialisasi kacang koro yang dilakukan oleh koperasi dapat juga didukung pembiayaan dari LPDB-KUMKM,” tuturnya.
Teten mengharapkan, kolaborasi yang sudah dilaksanakan ini, baik dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan dan koperasi beserta para petani anggota koperasi menjadi momentum penting untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Semoga melalui koperasi dan ragam program, pengembangan usaha, peningkatan kesejahteraan petani dapat diwujudkan,” kata Menteri Teten.
Ketua Koperasi Paramasera, Agus Soma, mengatakan, kacang koro merupakan tanaman lokal yang dulu ada dan sempat hilang. Kini ternyata potensinya sangat besar untuk menstubtitusi kedelai impor sebagai bahan baku tahu, tempe dan aneka olahan lain.
Agus menyebutkan, pengembangan kacang koro pedang ini setidaknya dapat memenuhi 50% kebutuhan kedelai dalam negeri. Hal ini, kata Agus, akan membuat Indonesia bisa hemat sampai dengan Rp 8 triliun dalam satu tahun.
“Kacang koro punya kandungan karbohidrat 50% dan protein sampai dengan 27%. Olahannya juga bisa jadi tepung, susu dan aneka olahan lainnya. Ini juga bisa menjadi jawaban solusi permasalahan kedelai di Indonesia,” katanya.
Dikatakan Agus, pihaknya selaku offtaker komoditi pertanian, menjadi penjamin bagi para petani kecil untuk membangun corporate farming dari hulu hingga hilir agar hasil komoditas yang mereka tanam terserap dan bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani.
“Kita tanam agar para petani kita punya pekerjaan, kemudian nanti hasilnya akan dibeli dan diolah oleh industri pangan kita sehingga para petani mendapat penghasilan dan desa juga bisa berkembang ekonominya,” tuturnya.
Diharapkan Agus, dengan dipilihnya Sumedang sebagai role model, kedepannya Sumedang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat dan Indonesia sebagai daerah yang memiliki ketahanan pangan dengan basis budidaya kacang koro.
“Kekurangannya kita perbaiki, kelebihannya kita pertahankan, ini akan diterapkan bukan hanya di Sumedang tetapi juga Jawa Barat dan Indonesia. Kita ingin program ketahanan pangan nasional ini betul betul sukses,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyampaikan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM karena sudah menjadikan Sumedang sebagai role model untuk pengembangan Kacang Koro dengan model bisnis yang disiapkan melalui kemitraan dengan koperasi sebagai offtaker-nya.
Menurutnya, model bisnis yang telah disiapkan tersebut merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan para petani selama ini, khususnya terkait dengan masalah permodalan dan pemasaran.
“Di samping subtitusi terhadap impor kedelai, Kacang Koro ini sudah ada pasarnya langsung sehingga petani Sumedang akan sejahtera. Model bisnis ini menjadi solusi bagi kami” kata Bupati.
Ditegaskan Bupati, Pemda telah berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai bagian dari ekosistem budidaya Kacang Koro dimulai dengan memetakan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk pengembangannya.
“Kami sedang petakan dan sediakan lahan 100 hektare di tahun ini. Tahun depan kita sediakan sekitar 800 hektare. Kita ingin ubah lahan yang tidak produktif menjadi produktif dengan pengembangan ini,” jelas Bupati.(cwp)
