RADARSUMEDANG.ID – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, terkait ditetapkannya empat orang pelaku penganiyaan yang statusnya masih di bawah umur dipastikan akan diamankan di rumah singgah anak.
“Ada empat orang yang di bawah umur, dan tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita simpan di rumah aman juga sehingga tidak disatukan dengan pelaku dewasa di lembaga pemasyarakatan (LP),” kata Bupati Dony kepada sejumlah awak media usai Rakor Forkopimda, Senin (13/3) petang.
Dirinya juga memastikan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan baik dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Terlebih hilirnya ada di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
“Jadi dalam hal ini yang di bawah umur diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemda memberikan pendampingan khusus kepada empat orang yang di bawah umur,” ujarnya.
Selain itu lanjut dia, pada rakor yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan pada persoalan ini dalam rangka penanganan konflik sosial di kalangan pelajar. Mengingat nampaknya konflik sosial di kalangan pelajar ini bak fenomena gunung es, karena kemungkinan kejadian kemarin merupakan salah satu dari sekian banyak sehingga perlu ditangani bersama-sama agar konflik tidak meluas.
Adapun berbagai masukan dari para peserta Rakor terkait upaya preventif, kuratif dan komprehensif nantinya akan dituangkan dalam rencana aksi untuk jangka pendek hingga jangka panjang.
Beberapa rencana aksi pun kata dia sudah disiapkan. Di antaranya pembentukan Satgas Pelajar, razia dan patroli yang intensif, pembinaan ke tiap sekolah, rekonsiliasi antara sekolah yang dianggap bermusuhan, pertemuan dengan para guru BK, deklarasi damai, sosialisasi pesan pesan kepada masyarakat dan patroli siber.
“Sebetulnya ikhtiar seperti ini sudah banyak dilakukan dan sekarang akan ditingkatkan lagi. Cuma yang terjadi ini adalah musibah yang tidak kita kehendaki. Kami apresiasi ikhtiar guru, kepala sekolah, guru BK, MKKS yang semaksimal mungkin dalam mendidik anak untuk mencegah pertikaian,” paparnya.
Disisi lain lanjut dia, dirinya khawatir kedua sekolah menyimpan amarah harus segera ditangani sehingga Pemda, kepolisian, kejaksaan bakal melakukan pembinaan kepada pelajar.
“Bisa melalui apel tiap hari Senin, kemudian ditampilkan konferensi pers Pak Kapolres bagaimana dampaknya kalau terjadi seperti itu kepada diri sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, merugikan orang tua dan nama sekolah. Termasuk pembentukan satgas pelajar yang akan melakukan pembinaan dan memudahkan komunikasi dan koordinasi,” sebut Dony.
Pihaknya lanjut dia juga akan semakin meningkatkan upaya pencegahan. Dimulai dengan pengawasan di lingkungan keluarga, lingkungan atau tempat-tempat umum. Pihak orang tua juga harus lebih peduli lagi dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, awasi jika ada hal yang janggal.
Pasalnya dalam waktu dekat akan dilakukan razia tas siswa untuk memastikan tidak ada senjata tajam atau barang-barang yang dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain, juga handphone yang dipegang termasuk akun media sosial masing-masing siswa.
“Kami juga akan melakukan patroli ke tempat-tempat tongkrongan anak sekolah (oleh Babinkamtibmas dan Babinsa). Karena biasanya ada tempat khusus, kemudian ada yang lewat dari sekolah lain tiba-tiba ‘silih poyok’ lebih baik bubarkan. Tapi dengan catatan kalau tongkrongan yang sudah mengarah pada pertikaian antar pelajar, kita sudah punya standar untuk menertibkan itu (tempat tongkrongan),” ungkap Dony.
Tak sampai disitu, forkopimda juga sampai meminta agar ada pertemuan Guru BK SMA/SMK dan SMP di Sumedang untuk memberikan bimbingan dan konseling bagi siswa-siswi.
“Kita juga akan buat database di sekolah-sekolah juga nama-nama akunnya, tapi ini sebagai langkah antisipasi saja. Karena jujur saja media sosial memberikan dampak yang signifikan, bahkan kata para kepala sekolah juga pertikaian itu berawal dari medsos juga. Contohnya nantang dengan sekolah lain, makannya nama-nama akun media sosial didata oleh kepala sekolah,” katanya seraya menghimbau agar pulang sekolah tidak melakukan konvoi. (jim)
