RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG--Masalah ketersediaan bahan pokok mendekati bulan suci Ramadan sekarang ini tidak luput dari perhatian dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok ini, Fraksi PKS Jabar medesak Pemprov Jabar agar bekerjasama dengan pemerintah pusat, dan kota/kabupaten.
Dengan melakukan serangkaian upaya konkret baik berupa pendampingan, pelatihan, pemodalan, akses dan pembukaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya peningkatan bantuan modal usaha bagi para pemuda, karang taruna, dan masyarakat secara umum. Termasuk memberikan kegiatan pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun kelompok organisasi masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan.
“Perlunya fasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat; pengadaan bantuan untuk usaha masyarakat seperti mesin jahit. Pelatihan dan pemodalan UMKM, perlunya penguatan dan sinergi satgas anti renternir di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk memerangi praktik Bank Emok (renternir). Kemudian dalam konteks desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu untuk memberikan perhatian penuh bagi kemajuan dan kemandirian desa,” rinci Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat H Ridwan Solichin, SIP, MSi dalam pemandangan umum F-PKS DPRD Jabar mengenai laporan pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2022/2023, Kamis (16/3/2023).
Menurut Fraksi PKS DPRD Jabar, maka untuk itu perlu pembangunan ekonomi desa melalui program perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi desa, penguatan modal Bumdes, pengembangan pariwisata berbasis desa, dan pengembangan ekonomi pemuda desa melalui progam Desa Pangan Mandiri.
“Selain itu jangan lupakan sektor seni dan budaya juga harus dibantu secara memadai. Ditambah dengan era digital yang hari ini sudah harus diterima sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga perlu ada penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu berupa pelatihan peningkatan kemampuan internet marketing atau juga bantuan pemasangan jaringan internet (WiFi) dan sarana multi-media lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam berusaha,” sarannya lagi.
Dalam konteks ekonomi ini pula, sambung Kang RinSo, perlu ada upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk BUMD yang dapat mendorong perekonomian UMKM dan masyarakat terdampak.
“Misalnya untuk bantuan permodalan, pelatihan, promosi, dan lain-lain. Demikian juga perlunya ada kemudahan akses CSR dari BUMD dalam rangka bantuan permodalan usaha. Selain itu, ada aspirasi agar ada program kemudahan administrasi dan keringanan biaya pajak kendaraan bermotor yang berbasiskan kegiatan/usaha masyarakat. Ojek, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan lain-lain perlu diberikan keberpihakan, agar kendaraan bermotor yang dia pergunakan mencari nafkah, diberikan keringanan perpajakan,” pintanya.(rik)
