RADARSUMEDANG.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang berjanji akan mendorong alokasi anggaran untuk pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI).
Pasalnya menurut Ketua Komisi III DPRD Sumedang, H Mulya Suryadi, selama ini pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran untuk melakukan upaya pemulangan PMI yang bermasalah di negara tujuan.
“Rata-rata tenaga kerja yang berangkat melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Permasalahan PMI ini menjadi masalah yang selalu ada sehingga DPRD akan melakukan penganggaran untuk pemulangan PMI,” kata dia kepada sejumlah awak media saat melakukan fungsi pengawasan ke Disnakertrans Sumedang, baru-baru ini.
Selain itu lanjut politisi PPP ini, ada beberapa hal yang harus dibicarakan terkait dengan masalah PMI. Terlebih beberapa kasus sempat muncul di media.
“Seperti kita ketahui bersama ada beberapa kasus yang tidak pulang ke Indonesia. Kemudian dapat perlakuan yang tidak semestinya di luar negeri sehingga harus kita bantu. Walaupun setelah ditelusuri rata-rata yang seperti itu berangkatnya melalui jalur yang tidak resmi sehingga kita terus lakukan edukasi tolong ikut jalur yang legal,” ujarnya.
Oleh sebab itu, mengingat dari sisi penganggaran untuk pemulangan tidak ada anggaran. Maka menjadi tugas DPRD bersama eksekutif akan mendorong dari sisi anggaran.
“Setiap tahun selalu ada sehingga harus didukung oleh anggaran yang mumpuni sehingga ini bisa bekerja di luar negeri dengan tenang, nyaman. Kemudian kalau ada masalah bisa pulang ke tanah air dengan selamat,” tuturnya.
Sementara Kepala Disnakertrans Sumedang, Taufik, menyebutkan pihaknya menyambut baik apa yang menjadi perhatian dari DPRD.
“Kami sebagai unsur penengah ada yang dinamakan hubungan industrial. Yang mana disitu kami melakukan komunikasi dengan penyalur antara majikan dengan PMI. Tentunya diharapkan dengan adanya support anggaran, kemudian jika ada permasalahan yang menyangkut PMI kami dapat merespon lebih cepat,” katanya. (jim)
