RADARSUMEDANG.id, BANDUNG — Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, H Ridwan Solichin, SIP, MSi, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap usulan pemerintah yang ingin menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445H/2024 M menjadi rata-rata Rp105 juta. Menurutnya, kenaikan tersebut dianggap tidak masuk akal dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat luas.
“Kenaikan ini sangat tidak wajar menurut kami. Untuk itu PKS menolak kenaikan yang gila-gilaan yang seperti itu, karena tidak memperhatikan suasana masyarakat sekarang. Situasi saat ini masih El Nino ditengah harga beras yang naik. Makanya sangat tidak wajar pemerintah tiba-tiba menaikan BPIH,” kata H Ridwan Solichin, yang akrab disapa Kang Rinso, baru-baru ini.
Kang Rinso juga menyoroti kenaikan biaya haji pada tahun sebelumnya, di mana saat pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M, biaya haji dipatok sebesar Rp90 juta. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut telah membuat masyarakat mengeluh. Lebih lanjut, jika merujuk pada kurs Dolar AS, seharusnya kenaikan biaya haji hanya sekitar 3 persen.
“Kenaikan yang tahun lalu saja sebenarnya sudah sangat tinggi. PKS melihat apa saja komponen yang naik itu. Sebetulnya hanya kurs ke Dolar saja sekitar 3 persen, tetapi kenaikan itu hampir mendekati 15 persen lebih, ini tidak masuk akal,” tandasnya.
Fraksi PKS juga menduga bahwa tingginya biaya haji bukan disebabkan oleh kenaikan harga-harga di pasaran, melainkan akibat tanggungan biaya tunda haji yang muncul akibat pandemi. Kang Rinso menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan komponen biaya haji sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik kenaikan yang begitu signifikan.(rik)
