RADARSUMEDANG.ID, BANDUNG – Industri bus pariwisata di Jawa Barat menghadapi tekanan berat akibat kombinasi lesunya pasar dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menyebabkan biaya operasional meningkat tajam di tengah pendapatan perusahaan yang terus menurun.

Setelah terdampak penurunan permintaan wisata rombongan dan kebijakan larangan studi tour pada tahun sebelumnya, perusahaan bus pariwisata kini harus menghadapi lonjakan harga suku cadang kendaraan yang sebagian besar dipengaruhi kurs dolar AS.

Nilai tukar rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar membuat sejumlah perusahaan otobus mulai mempertimbangkan penghentian operasional sebagian armada sebagai langkah efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.

Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja, mengatakan kondisi industri saat ini berada dalam situasi yang sangat berat.

“Kenaikan harga komponen kendaraan membuat biaya perawatan bus melonjak signifikan. Padahal, perusahaan tetap harus menjaga kondisi armada agar memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujar Herdis, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, di tengah meningkatnya biaya operasional, pasar bus pariwisata juga belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sejak awal tahun 2026, jumlah pesanan sewa bus terus mengalami penurunan sehingga pendapatan perusahaan ikut tergerus.

Herdis menyebut kondisi tersebut merupakan dampak berkelanjutan dari lesunya sektor wisata rombongan serta kebijakan larangan studi tour sekolah yang diberlakukan di Jawa Barat pada 2025 lalu.

“Akibatnya, banyak perusahaan yang kini hanya mengandalkan segmen wisata umum, perjalanan instansi, dan kegiatan korporasi. Permintaan dari sektor itu pun belum mampu menutup kehilangan pasar yang sebelumnya berasal dari kegiatan studi tour,” katanya.

Tekanan ganda berupa turunnya pendapatan dan meningkatnya biaya operasional membuat sejumlah perusahaan melakukan langkah penghematan dengan mengurangi jumlah armada yang beroperasi.

Menurut Herdis, penghentian sementara sebagian armada bukan berarti perusahaan berhenti beroperasi sepenuhnya. Namun kondisi tersebut menjadi indikator bahwa industri bus pariwisata sedang berada dalam fase yang mengkhawatirkan.

“Pengurangan armada dilakukan agar beban operasional bisa ditekan. Namun ini menunjukkan bahwa kondisi industri saat ini memang tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.

Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri bus pariwisata karena sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan dunia pariwisata, perhotelan, restoran, hingga pelaku UMKM di berbagai destinasi wisata.

Untuk membantu pelaku usaha bertahan, asosiasi mengusulkan sejumlah kebijakan stimulus. Salah satunya adalah pengurangan atau penghapusan sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap suku cadang kendaraan yang menjadi kebutuhan utama operasional bus.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan relaksasi biaya perizinan melalui penghapusan sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor angkutan umum.

“Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi beban pengeluaran perusahaan dalam jangka pendek dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan,” katanya.

Asosiasi juga mendorong adanya pembebasan pajak kendaraan angkutan umum selama masa krisis. Dengan biaya operasional yang lebih ringan, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan operasional serta tenaga kerja yang masih tersisa.

Herdis mengingatkan bahwa tanpa intervensi cepat dari pemerintah, tekanan terhadap industri bus pariwisata dapat semakin dalam. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sejumlah perusahaan akan mengalami kesulitan mempertahankan usahanya dalam beberapa bulan mendatang.

Saat ini Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat masih melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi operasional armadanya. Hasil pendataan tersebut akan menjadi gambaran mengenai besarnya dampak pelemahan rupiah dan lesunya pasar terhadap keberlangsungan industri bus pariwisata di Jawa Barat.

(dsn)