Sistem Parkir Berlangganan Belum Optimal, Butuh Integrasi dengan Sistem Samsat 

oleh

RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman mengakui bahwa sistem parkir berlangganan yang telah diterapkan di Kabupaten Sumedang masih belum optimal. 

Karenanya Pemkab Sumedang bersama Polda Jabar dan Polres Sumedang melakukan studi komparasi ke Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah menjalankan parkir berlangganan dan dinilai sukses.

Pemda Kabupaten Sumedang terus mengoptimalkan pendapatan dari parkir berlangganan. Sistem parkir berlangganan di Sumedang sudah berlangsung dua tahun lebih tapi masih belum optimal. 

“Pemkab Banyuwangi sudah keren dalam pelaksanaan parkir berlangganan sehingga memilih studi komparasi ke Banyuwangi. Kami memotret bagaimana implementasi, integrasi parkir berlangganan dan sistem Samsat di Banyuwangi yang luar biasa,” kata Herman dalam keterangan persnya di Banyuwangi, Jumat (24/11).

Adapun diterangkan Herman, sistem parkir berlangganan di Banyuwangi sudah terintegrasi dengan sistem Samsat. 

“Sumedang akan mereflikasinya. Karena Sumedang sudah menerapkan parkir berlangganan, dan memang belum terintegrasi dengan sistem Samsat,” terang Herman.

Selain itu lanjut Herman, sistem parkir berlangganan di Banyuwangi sudah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 mencapai Rp 20 miliar dan ditargetkan tahun 2024 mencapai Rp 22 miliar. 

“Ini sangat jauh. Sementara di Sumedang baru di angka Rp 2 miliar retribusi parkir yang masuk PAD,” ucapnya.

Terakhir disampaikan Herman, studi komparasi ke Banyuwangi bersama Polda Jabar dan Polres Sumedang, semata-mata sebagai bahan referensi bagi Sumedang untuk lebih menyamakan persepsi bagaimana sistem kesamsatan dalam regulasi, kolaborasi dan koordinasi melibatkan Polres Sumedang, Polda Jabar dan Bapenda Jabar. 

“Kuncinya sistem parkir berlangganan harus terintegrasi dengan sistem Samsat, dan Sumedang akan mereflikasinya. Kami berupaya terintegrasi dengan sistem Samsat supaya bisa tembus Rp 10 miliar. PAD itu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Pemkab Banyuwangi menyebutkan untuk parkir berlangganan ini kuncinya regulasi, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi.

Ada sebuah regulasi sebagai payung besar dalam menjalankan sistem parkir berlangganan kemudian dibuat MoU antara Polres, Bapenda Provinsi dengan pemerintah daerah sehingga di Banyuwangi dalam menjalankan parkir berlangganan, setiap bulan harus ke lapangan untuk membina juru parkir guna mengatasi parkir-parkir yang ilegal. (jim)

No More Posts Available.

No more pages to load.