RADARSUMEDANG.ID, JATINANGOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang menggelar pembinaan kesekretariatan bagi Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Sumedang di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor yang digelar selama dua hari Sabtu (26/1) hingga Minggu (27/1).
Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Eliazar Barus mengatakan rakor baru ini yakni mengundang ketua dan kepala kesekretariatan panwascam yang siap untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sampai pungut hitung nanti tanggal 14 Februari 2024.
“Kami ditekankan dalam kegiatan hari ini, pertama soal kesiapan jajaran kita apalagi kemarin baru pembentukan PTPS, kedua juga proses pencairan pelaksanaan anggaran pengelolaan anggaran dan juga pengolahan kesekretariatan,” ujarnya.
Ia mengaku, tidak ada kendala yang sulit untuk diselesaikan karena Bawaslu sudah terbentuk kalau kabupaten kota tahun 2018 dan sudah pernah juga melaksanakan Pemilu dan Pilkada. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan dihadapi dan sudah dipersiapkan segala antisipasi-antisipasinya seperti manajemen risiko seperti di Sumedang.
“Kemarin pembentukan PTPS berjalan lancar, artinya seluruhnya perekrut sesuai dengan jadwal dan juga usia syarat-syarat pendidikan, walaupun ada beberapa di kabupaten kota di Jabar yang mengalami sedikit kendala,” tambahnya.
Menurutnya, terkait pembayaran honor PTPS dilakukan lewat Bank, uang itu ada hanya mungkin karena jumlah sangat besar dan masa kerja PTPS satu bulan, sehingga harus diantisipasi supaya tidak terjadi keterlambatan.
“Di Jabar itu, jumlah PTP5 ada 158.000 lebih, itu yang harus kita antisipasi, sehingga jajaran kita harus sering dan harus berkoordinasi dengan pihak perbankan supaya tidak terjadi keterlambatan keterlambatan pembayaran,” ucapnya.
Sebab, kata ia, kalau uangnya sudah ada, biasanya mekanisme pendistribusian yang terganggu. Karena pembayaran lewat rekening, persoalannya tidak semua jajaran PTS mempunyai rekening bank. Sehingga harus ada proses pembukaan bank.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2HM) Bawaslu Sumedang, Taufik Hidayat mengatakan, pembinaan bagi para staf kesekretariatan dalam rangka dukungan kegiatan terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwascam, PKD juga PTPS.
“Kami mempersiapkan mereka untuk mendukung segala kegiatan dengan dukungan yang memfasilitasi mereka untuk melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Secara administrasi, kata ia, dilaksanakan pengawas berkaitan APK untuk kemarin sudah hampir 12.000 APK yang pemasangannya tidak sesuai dengan keputusan KPU, tentang zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh Keputusan KPU kabupaten Sumedang
“Kami sudah memberi rekomendasi saran perbaikan kepada KPU untuk menertibkan APK dipasang diluar Zona,” tandasnya. (tha)
