RADARSUMEDANG.ID, KOTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumedang menyampaikan berbagai kekurangan yang dihadapi pada pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024, akan menjadi bahan evaluasi pada penyelenggaraan Pemilukada 27 November 2024 mendatang.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumedang, Luli Rusli mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi di tataran internal Bawaslu, rupanya masih ada beberapa kekurangan secara SDM. Baik dari penyelanggara pemilu maupun pengawas pemilu.
“Catatannya adalah bagaimana kemudian teman-teman penyelanggara KPU beserta ad hoc PPK PPS TPS kemudian panwascam ke bawahnya, harus serta merta bagaimana kemudian kita evaluasi sehingga di Pemilukada yang akan datang kesalahan administrasi dan lainnya yang berpotensi menimbulkan pelanggaran bisa minimalisir dengan pengalaman kemarin,” kata Luli saat ditemui Radar Sumedang di Sekretariat Bawaslu Sumedang, Selasa (16/4/2024).
Lebih lanjut kata Luli pada momentum HUT Bawaslu ke-16 tahun ini berharap semua aduan maupun laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu dapat disalurkan kepada Bawaslu Sumedang secara terpusat.
“Ketika proses pemilu 14 Februari 2023 kemarin baik itu laporan maupun temuan, kami berharap semua pihak ruangnya itu ke Bawaslu Kabupaten,” ujarnya .
Luli menambahkan, sejauh ini dugaan pelanggaran pemilu yang terregistrasi di Bawaslu Sumedang hanya 3 laporan.
Pertama terkait dengan netralitas aparatur, kedua terkait dengan dokumen atau dugaan pemalsuan dan ketiga dugaan perubahan suara.
“Salah satunya sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang terkait dugaan penanganan pelanggaran. Jadi sebetulnya kami sangat terbuka ketika kemarin di MK peserta pemilu ada ketidakpuasan ruangnya adalah Bawaslu dan MK. Akan tetapi saya kira Sumedang tidak ada yang menyalurkan ke MK,” jelas Luli. (jim)
