RADARSUMEDANG.ID, KOTA – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Dian Sukmara, MPd mengatakan, PPDB tahun ini di Sumedang sedang diupayakan agar sejumlah satuan pendidikan dapat menerapkan kebijakan sekolah inklusif.
Sejauh ini kata Dian Sukmara, pihaknya masih sebatas melakukan pendataan mana saja yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) dari berbagai wilayah. “Sekarang setelah didata, ada beberapa (ABK) pada jenjang SD dan SMP. Maka kemudian kami kolaborasi dengan pihak SLB setempat kita punya tidak kurang dari 25 SLB untuk kolaborasi tenaga pendidiknya,” kata Dian Sukmara kepada Radar Sumedang, belum lama ini.
Oleh sebab itu, pada pelaksanaan PPDB tahun ini pihaknya berharap satuan pendidikan di Sumedang dapat menerima dalam batas-batas kemampuan dari unsur anak-anak yang berkebutuhan khusus.
“Termasuk kami koordinasikan juga dengan MGMP SLB di Jawa Barat. Karena ini bergantung pada sejauh mana SDM tenaga pendidiknya,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan Radar Sumedang sebelumnya, salah satu kebijakan merdeka belajar harus ada sekolah inklusif (ramah untuk siapapun normal maupun disabilitas).
Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, tantangan terbesar sekolah inklusif ada di tenaga pendidik yang harus dibekali kompetensi pendidikan inklusif.
Di sisi lain jumlah guru yang mengikuti pelatihan relatif masih sedikit kurang dari 1 persen dari guru yang ada sehingga banyak tantangan.
“Intinya sekolah jangan men-generalisir yang berkebutuhan khusus, cuman tenaga pendidiknya harus disiapkan karena ada perbedaan cara mengajar,” ucap Eka kepada sejumlah awak media di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Rabu (13/3/2024) lalu.
Disinggung mengenai keberadaan SLB, Eka memastikan SLB tetap ada. “Bukan berarti untuk memangkas jumlah peserta didik SLB akan tetapi bagaimana sekolah mampu beradaptasi dengan siswa berkebutuhan khusus. Jangan sampai menolak sekolah tidak boleh menolak siapapun yang ingin bersekolah,” katanya. (jim)
