RADARSUMEDANG.ID, KOTA — DPRD Kabupaten Sumedang mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar memperhatikan lagi kebutuhan satuan pemadam kebakaran (Damkar).
Pasalnya berdasarkan hasil kunjungan DPRD Sumedang ke Damkar, untuk kesekian kalinya anggota dewan menemukan banyak sarana prasarana yang jauh dari kata layak.
Ketua DPRD Sumedang sementara, H Sidik Jafar mengatakan, kunjungannya kali ini didasari adanya usulan perubahan nomenklatur dari Satuan Damkar untuk ke depannya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran.
Oleh sebab itu, dirinya ingin mengetahui sejuah mana sarana prasarana (Sapras) yang dimiliki oleh Damkar. Mengingat berdasarkan hasil kunjungan, dari total 7 unit armada, hanya 2 unit armada damkar yang layak jalan.
Sedangkan 4 unit armada yang ditempatkan di UPT Damkar wilayah (Darmaraja, Tanjungsari, Conggeang) kondisinya sudah tidak layak karena kerap mogok akibat over heat (mesin armada terlalu panas).
“Selaku mitra kerja DPRD, mari kita bersama-sama supaya lebih memperhatikan sapras di Damkar dalam pembahasan APBD 2025. Jadi selain armada, alat pelindung diri (APD) yang digunakan hanya ada 20 APD. Sedangkan kebutuhannya sekitar 80 APD siap pakai,” kata Sidik Jafar kepada Radar Sumedang di Kantor UPT Damkar wilayah Kota, Jalan Prabu Gajah Agung, Desa Mekarjaya, Sumedang Utara, Rabu 18 September 2024.
Sidik Jafar juga menyoroti para anggota damkar yang menurutnya belum dikaver oleh jaminan keselamatan kerja, tambahan mamin (makan minum) juga untuk BBM armada.
“Mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat terhadap berbagai musibah yang terjadi di masyarakat, yang kita ketahui taruhannya adalah nyawa. Teman-teman damkar juga harus siaga 24 jam, apabila ada laporan kebakaran dan panggilan lainnya sehingga harus meninggalkan keluarga di rumah dan memang pekerjanya mengancam keselamatan anggota damkar sendiri,” ujarnya.
Oleh karenanya dalam pembahasan APBD 2025, pemerintah daerah dan DPRD akan segera mencari solusi terbaik supaya Damkar yang semula menyatu dengan Satpol-PP bisa menjadi dinas yang mandiri sehingga diharapkan ke depan, suplai anggaran dari pusat betul-betul terpenuhi.
“Kita tahu peralatan damkar itu mahal sehingga harus kita perhatikan, jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai sesudah kejadian baru kita repot, seperti kemarin di wilayah barat ada kebakaran pabrik. Maka Sumedang juga yang harus bertanggungjawab, kemudian nanti di ujung timur juga akan ada industri maka harus dipersiapkan dari sekarang,” ucapnya. (jim)
