RADARSUMEDANG.id, KOTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumedang menyoroti gagasan dan ide dari Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari pajak, retribusi, maupun sektor lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Selama ini, terbatasnya sektor-sektor PAD di Sumedang membuat Pemerintah Daerah sering mengambil langkah dengan menaikkan pajak dan retribusi. Namun, kebijakan tersebut justru berdampak membebani masyarakat sebagai objek pajak.
Fraksi PAN berkomitmen memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga dalam proses pembangunan melalui lembaga legislatif. Dalam hal ini, Fraksi PAN mengajak Pj Bupati untuk terbuka berdiskusi sebagai unsur pemerintahan, terutama dalam menyikapi berbagai kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait dengan persoalan penarikan pajak.
“Melihat struktur APBD dan kondisi birokrasi saat ini, saya pesimis PAD bisa meningkat signifikan. Saya sampaikan kepada Pj Bupati, pajak merupakan cara pemerintah memperoleh dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan. Namun, jangan dilupakan bahwa strategi yang tepat diperlukan, serta masyarakat harus terjamin kesejahteraannya agar penarikan pajak bisa berjalan optimal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sumedang, Dr. Ir. Asep Sumaryana, M.Si., kepada sejumlah awak media baru-baru ini.
Asep juga menjelaskan bahwa PAD dari sektor pajak di Sumedang berasal dari berbagai sektor, termasuk industri manufaktur seperti yang ada di Jatinangor. Pada tahun 2023, pajak dari sektor ini tercatat mencapai sekitar Rp 48 miliar. Namun, kondisi berbeda terlihat di kawasan Surian, di mana pajak yang ditarik hanya sekitar Rp 263 juta. Menurutnya, Sumedang perlu mendatangkan lebih banyak investor untuk bisa menyamai kabupaten atau kota lain yang lebih maju.
Selain itu, Asep menyoroti rutinitas birokrasi yang dijalani Pj Bupati, yang dinilainya terlalu ketat. Menurutnya, ada indikasi bahwa Pj Bupati tengah mengalami multitasking syndrome, yang membuatnya sibuk luar biasa.
“Pak Pj larut dalam rutinitas tersebut. Saya sempat meminta izin kepada pimpinan DPRD untuk kita berdiskusi. Saya teringat pepatah, tidak perlu memenangkan setiap pertempuran, namun ini terlihat seperti pertempuran di mana-mana. Yang perlu kita lakukan adalah memenangkan pertempuran strategis yang nantinya akan saya sampaikan,” tambah Asep Sumaryana.
Saat disinggung mengenai progres pengentasan kemiskinan ekstrem di Sumedang, Asep justru optimistis target tersebut dapat tercapai, meskipun mungkin hanya untuk tahun ini.
“Perlu diingat, kondisi kemiskinan itu dinamis. Artinya, setelah angka kemiskinan turun, bukan berarti selesai. Saya tekankan ada sekitar 15 persen penduduk yang berpotensi masuk kategori hampir miskin, miskin, dan miskin ekstrem. Saat ini mungkin bisa turun, tapi tahun depan bisa naik lagi. Oleh karena itu, langkah strategis harus segera dilakukan,” pungkasnya. (jim)
