RADARSUMEDANG.ID, PAMULIHAN – Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pamulihan mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu di tingkat kecamatan bertempat di aula pertemuan desa citali, Selasa (8/10).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya pengawasan dalam pemilu serentak, yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pamulihan, para kepala desa, perwakilan tim sukses calon, pengawas kelurahan/desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ketua Panwaslu Pamulihan, Ruhiat, dalam sambutannya mengatakan bahwa partisipasi aktif semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keadilan dalam Pilkada.
“Pengawasan bukan hanya tanggung jawab Panwaslu, tetapi juga seluruh masyarakat. Kami berharap, melalui sosialisasi ini, semua pihak dapat memahami pentingnya peran pengawasan untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada,” ujar Ruhiat.
Ruhiat menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam proses pemilu.
“Kami ingin masyarakat paham bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang bisa terjadi, seperti politik uang, kampanye hitam, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat atau peserta pemilu,” katanya.
Selain itu, Ruhiat juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran.
“Jika masyarakat melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, mereka bisa langsung melaporkan kepada Panwaslu agar bisa segera ditindaklanjuti. Pengawasan partisipatif ini sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan demokratis,” tambahnya.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman.
Sementara itu, penggiat Pemilu Ade Sunarya mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilu. Ia menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.
“Netralitas ASN adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu. ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis ataupun memihak pada salah satu calon,” ujar Ade saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dia juga mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu pasangan calon bisa berakibat pada sanksi administratif hingga pemecatan.
“Undang-Undang sudah jelas melarang ASN untuk berpihak dalam proses pemilu. Jika ada yang melanggar, tentu akan ada sanksi tegas yang diberlakukan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi netralitas ASN di lingkungannya masing-masing.
“Pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga pengawas, tapi juga masyarakat. Jika ada dugaan pelanggaran, masyarakat harus segera melaporkannya ke pihak berwenang,” tegasnya.
Dengan adanya peringatan ini, diharapkan seluruh ASN di berbagai instansi bisa tetap menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis, demi menjaga kualitas demokrasi yang bersih dan transparan pada Pilkada 2024 mendatang. (tha)
