RADARSUMEDANG.id, KOTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati memohon kepada DPRD Sumedang khususnya di Komisi I untuk menyumbangkan pikiran dan saran terkait program prioritas untuk bersama-sama mendukung target indikator makro 2025.
Sekda Tuti mengatakan pada hakikatnya, pemerintah daerah dan DPRD sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang, yang ukurannya pada indeks indikator makro pembangunan.
“Saya pikir perlu kecermatan untuk menentukan program dan kegiatan Tahun 2025 yang betul-betul membidik terhadap target indikator makro kesejahteraan masyarakat. Kita juga telah sepakat bahwa untuk tahun 2025, kita fokuskan terhadap anggaran yang langsung membidik terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga ada beberapa belanja penunjang yang mungkin harus kita rasional-kan,” kata Tuti saat menggelar pertemuan dengan pimpinan DPRD juga jajaran Komisi I di Aula Tampomas, Rabu (9/10/2024).
Adapun kata Tuti, target-target indikator makro seperti Indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan dan pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain sebagainya sangat progresif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini semua kebanyakan (merupakan) mandatori dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumedang, Sidik Jafar mengatakan, Komisi I DPRD selayaknya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari beberapa SKPD yang menjadi mitra kerjanya.
Yang mana Komisi I akan memperdalam terkait dengan program-program prioritas yang ada di SKPD mitra kerja Komisi I.
“Komisi I ini tahu persis skala prioritas, termasuk target dan sasarannya, apalagi dalam waktu dekat bagian Pemadam Kebakaran akan menjadi dinas. Maka kita harus persiapkan SDM-nya, sarana prasarananya, termasuk dana operasionalnya. Ini yang harus kita pikirkan, agar masyarakat Sumedang bisa terlindungi dan nyaman,” ucap Sidik Jafar
Sidik Jafar juga meminta agar Inspektorat bisa lebih dioptimalkan perannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya di tingkat pemerintah desa.
“Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi bagaimana membereskan administrasi atau memberikan solusi di daerah. Terutama di desa-desa yang notabene Kepala Desa ini berbagai macam latar belakang pendidikan. Jadi perlu sosialisasi pemahaman terkait administrasi di desa,” katanya. (jim)
