RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan, usai dilantik nanti Pemprov Jabar akan ikut mengintervensi penataan kawasan pendidikan Jatinangor sebagai Jatinangor City of the Digital Knowledge.
Itu terungkap setelah Dedi Mulyadi bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir – Fajar Aldila di kediaman Dedi Mulyadi baru-baru ini.
Perbincangan santai antara ketiganya membahas berbagai isu-isu strategis di Kabupaten Sumedang supaya mampu membangun ciri khas Sumedang sebagai salah satu entitas masyarakat Sunda, yang didalamnya terdapat kawasan Jatinangor.
Menurut Dony, kurang pas rasanya jika wilayah Jatinangor yang luas dengan berbagai kompleksitas persoalannya dipimpin oleh satu orang Camat saja sehingga pada masa kepemimpinannya dibuat Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu tentang kawasan perkotaan Jatinangor atau lebih dikenal dengan Perda KPJ.
“Saya sampaikan ke Pak Gubernur terpilih bahwa Jatinangor ini akan mem-branding Jatinangor menjadi kota ilmu pengetahuan dan kota pintar (smart city),” kata Dony kepada sejumlah awak media.
Dony juga menggambarkan bagaimana konsep baru untuk pembangunan di Jatinangor berdasarkan masalah yang terjadi di Jatinangor yakni mengenai semerawut kabel. Pasalnya jika berkaca di wilayah Bandung Raya, lalulintas kabel dapat ditanam dibawah tanah sehingga tidak ada lagi kabel di angkasa.
“Kita buat kabel-kabel itu Salome (satu lobang rame-rame) termasuk trotoar juga diperlebar sehingga kaum difabel juga bisa nyaman,” ujarnya.
Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun langsung memberikan atensi dengan janji akan melakukan intervensi langsung dari Pemprov Jabar.
“Jadi nantinya ada sebuah terowongan pintar untuk air, kabel listrik, kabel telepon dan pipa PDAM, sehingga tidak di atas tiang menggulung, kita awali di Jatinangor,” ucap pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini.
Tak sampai disitu dirinya juga memberikan masukan untuk meng-kanalisasi tata ruang di Jatinangor. Mengingat keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jawa Barat selalu mangkal di sepanjang jalan dan itu tidak dilakukan branding oleh pemerintah.
“Maka rencana saya itu, misalkan dalam sekian meter itu kosong tapi ada kawasan untuk pedagang, ada toilet yang berkelas bintang dan kemudian sekian kilometer lagi ada kawasan lagi. Jadi ruang untuk berdagang itu tetap terbuka dan difasilitasi oleh pemerintah, tapi tidak menghabiskan seluruh ruang yang ada,” terang KDM.
Termasuk dalam hal ini tambah KDM, dirinya juga ingin menginisiasi papan reklame digital. “Saya ingin nantinya di Jatinangor ada gambar digital. Jadi nantinya di sepanjang jalan ada seperti Billboard atau Videotron sehingga tidak ada lagi baliho dipasang di sembarang tempat,” katanya. (jim)
