RADARSUMEDANG.id, KOTA – Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dibangun di salah satu wilayah Kabupaten Sumedang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, usai menerima kunjungan Wakil Sekretaris Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Herman Koswara, di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), pekan lalu.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring sekaligus persiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Sumedang.
“Pemerintah Kabupaten Sumedang siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, penetapan kriteria peserta didik, hingga penyiapan tenaga pengajar,” ujar Bupati Dony kepada awak media.
Dony menjelaskan, sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektare yang telah disiapkan, lengkap dengan lapangan sepak bola. Seluruh pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
“Sekolah Rakyat di Sumedang akan diperuntukkan bagi jenjang SMP dan SMA, dengan peserta didik berasal dari keluarga miskin kategori desil 1,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuh kecamatan sudah ditetapkan sebagai daerah asal calon siswa, yaitu Surian, Cibugel, Tanjungmedar, Cimanggung, Jatinunggal, Sukasari, dan Jatinunggal. Dari tujuh itu, Jatinunggal dan Cimanggung akan menjadi daerah dengan peserta terbanyak.
“Penentuan ini berdasarkan data kemiskinan desil 1 dan 2 serta pertimbangan aksesibilitas, terutama untuk Cibugel dan Surian yang cukup jauh dari sekolah umum,” tuturnya.
Untuk tahap awal, sebanyak 50 siswa akan diterima, terdiri dari 25 siswa SMP dan 25 siswa SMA. Proses belajar akan dimulai pada tahun ajaran Juli 2025, dengan catatan tidak ada perubahan dari pihak kementerian.
“Lokasi sementara akan menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK), dan saya sendiri turut mendampingi saat pengecekan lapangan. Jika sudah siap, pada tahun berikutnya kegiatan belajar akan dipindahkan ke lahan tetap di Mekarasih, Kecamatan Jatigede,” jelas Dony.
Ia memastikan, lokasi di Mekarasih telah memenuhi syarat teknis karena lahannya datar dan tidak berada di kemiringan lebih dari 10 persen, sesuai ketentuan dari Kementerian PUPR.
Bupati Dony juga membocorkan sejumlah fasilitas unggulan Sekolah Rakyat, yang dirancang setara dengan sekolah kedinasan.
“Program ini luar biasa. Presiden ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses sekolah unggulan. Nantinya siswa akan mendapat fasilitas lengkap: laptop, seragam seperti pamong, dan makan tiga kali sehari,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa prioritas peserta adalah anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2, atau mereka yang putus sekolah dan tidak terdata dalam sistem Dapodik.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Sekolah Rakyat, Herman Koswara, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
“Tujuannya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan menjawab tantangan kemiskinan serta kesenjangan akses pendidikan. Ini adalah bentuk komitmen negara membuka akses pendidikan yang adil dan merata bagi anak-anak dari keluarga miskin,” kata Herman.
Ia menambahkan, fasilitas sementara di BLK akan dilengkapi dengan ruang kelas, ruang ibadah, toilet, dan asrama bagi siswa.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi langkah strategis yang menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (jim)
