RADARSUMEDANG.id – Kementerian Keuangan RI kini menyalurkan langsung tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa lagi melalui kas daerah. Hingga Juni 2025, realisasi penyaluran tersebut telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru di seluruh Indonesia.
Skema penyaluran langsung ini mulai diterapkan sejak Maret 2025. Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang kerap menimbulkan keterlambatan dalam pencairan ke rekening guru.
“Kita mendapat banyak apresiasi karena guru-guru kini langsung menerima tunjangan dari APBN ke rekening masing-masing. Harapannya, pola ini akan terus dilanjutkan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (18/6/2025).
Penyaluran yang telah dilakukan merupakan tahap pertama. Saat ini, sekitar 84 ribu guru masih dalam proses verifikasi agar dapat menerima tunjangan serupa. Sementara itu, penyaluran tahap kedua ditargetkan dimulai pada bulan Juni ini, dengan besaran nilai dan jumlah penerima ditentukan berdasarkan data tahap pertama.
Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk memperluas cakupan penerima berdasarkan hasil validasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Seluruh guru ASN Daerah tetap akan mendapatkan tunjangan secara langsung dari pusat, dan ini akan terus kami laporkan agar menjadi perhatian daerah,” ujar Suahasil.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mengalami percepatan pada Mei 2025, mencapai Rp1.016,3 triliun atau sekitar 28,1 persen dari total pagu APBN tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp200 triliun dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar Rp806,2 triliun.
Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target. Rinciannya, Rp325,7 triliun disalurkan lewat kementerian/lembaga (K/L) dan Rp368,5 triliun melalui belanja non-K/L.
Sementara itu, pendapatan negara hingga Mei tercatat Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target tahunan sebesar Rp3.005,1 triliun. Kinerja penerimaan ini melambat dibandingkan April, di mana saat itu kenaikan bulanan hampir mencapai Rp300 triliun, sementara pada Mei hanya sekitar Rp184,8 triliun.
Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025.(net)
