RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Muhaimin menyatakan, langkah konkret daerah menjadi kunci suksesnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kalau daerah tidak bergerak, Inpres tidak akan berjalan optimal,” tegas Muhaimin saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (25/6).
Menurutnya, ada tiga strategi utama yang harus dijalankan pemerintah daerah. Pertama, mengurangi pengeluaran masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan cara penghapusan atau pengurangan pajak tertentu, serta menyediakan infrastruktur dan transportasi umum yang murah dan terjangkau.
“Sehingga orang cenderung murah biayanya dalam menjalankan seluruh kegiatan hariannya,” ujar Muhaimin.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM dan kewirausahaan.
“Jangan hanya pelatihan semata, tapi harus didampingi agar kapasitas meningkat, UMKM tumbuh, dan kualitas produksinya naik,” katanya.
Ketiga, memperkecil jumlah kantong-kantong kemiskinan. Muhaimin mendorong kepala daerah memetakan wilayah yang tertinggal secara infrastruktur dan hunian.
“Kalau tidak bisa diintervensi secara lokal, ya pindahkan. Transmigrasi bisa jadi solusi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan pendekatan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan bersifat sementara, dan harus ditujukan untuk mendorong kemandirian masyarakat.
“Bansos bukan untuk selamanya, kecuali bagi lansia dan disabilitas. Yang lain, harus kita dorong supaya mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu yang juga hadir sebagai pembicara, menekankan peran investasi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 30 persen. Ini harus jadi perhatian serius daerah,” ucap Todotua.
Ia menyebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan investasi harus diperkuat. Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah memegang peran kunci dalam menarik investor.
“Pengelolaan perizinan sekarang terhubung lewat sistem OSS, dan kami siap jadi jembatan komunikasi antara daerah dan kementerian lain,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan permasalahan kemiskinan dan peluang investasi di wilayah masing-masing. Mereka berharap ada dukungan lebih besar dari pusat agar program-program daerah berjalan lebih optimal. (tha)
