RADARSUMEDANG,id, KOTA — Program pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini semakin mudah dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di Kabupaten Sumedang.
Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto, mengungkapkan bahwa kini masyarakat dapat memiliki rumah dengan uang muka (DP) mulai dari 1% atau sekitar Rp1,6 juta untuk rumah seharga Rp166 juta.
“Bahkan dengan bantuan subsidi uang muka dari Kementerian PUPR sebesar Rp4 juta, masyarakat hanya perlu membayar DP sekitar Rp1 juta,” ujar Berdi saat Sosialisasi Pembiayaan Perumahan bagi ASN dan Pekerja di Jawa Barat, yang digelar di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang, Jumat (4/7/2025).
Program FLPP ini lanjut Berdi, menawarkan bunga tetap sebesar 5% hingga masa pelunasan, dengan tenor maksimal 20 tahun.
Cicilan bulanannya pun tergolong ringan, yakni sekitar Rp1 jutaan. Selain itu, peserta program juga mendapatkan fasilitas asuransi jiwa, kebakaran, serta pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Adapun syarat penerima manfaat program ini antara lain merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan belum memiliki rumah (rumah pertama).
Calon penerima juga harus memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap sesuai ketentuan batasan. Untuk wilayah Jawa, batas maksimal penghasilan adalah Rp8,5 juta bagi individu lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah.
Menurut Berdi, penyebarluasan informasi program dilakukan melalui kerja sama dengan Bank bjb, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi telah dilakukan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Majalengka, dan Sumedang.
Selain itu, BP Tapera telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jawa Barat dan Bank bjb untuk penyediaan 10.000 unit rumah subsidi hingga akhir Desember 2025. Pemerintah provinsi juga dilibatkan secara aktif dalam distribusi program.
Tahun ini, kuota nasional rumah subsidi ditingkatkan menjadi 350.000 unit. Dengan demikian, masyarakat yang telah melakukan MoU dengan pengembang masih dapat menikmati fasilitas ini.
Dalam kemitraannya, BP Tapera telah bekerja sama dengan 39 bank penyalur, termasuk bank nasional dan bank pembangunan daerah, serta 20 asosiasi pengembang yang memiliki proyek perumahan di berbagai wilayah.
“Spesifikasi rumah subsidi mencakup luas bangunan minimum 21 meter persegi dan maksimum 36 meter persegi. Untuk luas tanah, minimum 60 meter persegi dan maksimum 200 meter persegi,” terang Berdi.
Di tempat yang sama, Pimpinan Bank bjb Cabang Sumedang, Rachmat Abadi, menyatakan dukungannya terhadap program ini, khususnya untuk kalangan ASN dan pekerja di Sumedang.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa calon pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi. Termasuk lolos pemeriksaan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK—pengganti BI Checking—yang digunakan untuk menilai kelayakan pinjaman.
Yang mana tahun ini, Bank bjb Sumedang menargetkan menyalurkan pembiayaan untuk 1.000 unit rumah subsidi. Untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya menggandeng Pemkab Sumedang dan berbagai lembaga terkait guna menjangkau para ASN dan pekerja yang belum memiliki rumah.
“Sasaran utama kami adalah ASN dan PPPK yang baru diangkat. Mereka umumnya masih memiliki ruang finansial untuk mengajukan kredit,” sebut Rachmat.
Terkait lokasi dan pengembang rumah, Rachmat menjelaskan bahwa pemilihan disesuaikan dengan minat pemohon, dengan ketentuan pengembang harus sudah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BP Tapera dan MoU dengan Bank bjb Cabang Sumedang.
“Kami mengimbau para pengembang yang telah bermitra dengan BP Tapera agar segera melakukan MoU dengan Bank bjb sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan,” katanya. (jim)
