RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Komunitas sopir truk di Kabupaten Sumedang menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) dalam kegiatan “Satlantas Menyapa dan Ngopi Bareng Supir” yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumedang di halaman PPS, Rabu (16/7/2025).
Perwakilan Forum Komunitas Antar Pengemudi (FKAP) Sumedang, Toto Ahmad Suprato, menyatakan bahwa para sopir pada prinsipnya mendukung aturan Zero ODOL yang bertujuan meningkatkan keselamatan jalan raya. Namun, ia meminta agar penerapannya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami mengapresiasi regulasi pemerintah, tapi kami harap ada keringanan saat operasi. Jangan langsung ditindak tegas tanpa melihat situasi sopir di lapangan. Kami ingin sejahtera, bukan malah ditekan,” ujarnya kepada Radar Sumedang.
Toto juga menyoroti persoalan lain yang kerap dialami sopir truk, mulai dari pungutan liar, premanisme, hingga ancaman bajing loncat yang membahayakan keselamatan mereka saat bertugas.
“Penindasan yang kami maksud itu seperti pemalakan, pungli, dan bajing loncat. Kami ingin berkendara dengan aman dan tenteram, tanpa bentrok dengan oknum atau preman jalanan,” tegasnya.
Selain meminta perlindungan dari tindak kekerasan, komunitas sopir juga meminta pemerintah melibatkan pihak perusahaan dalam menyosialisasikan kebijakan ODOL. Pengurangan muatan yang tidak dibarengi penyesuaian Biaya Operasional Pengemudi (BOP) dinilai merugikan.
“Kalau muatan dikurangi, ya BOP jangan ikut dipotong. Jangan cuma sopir yang dirugikan,” tukas Toto.
Kasatlantas Polres Sumedang, AKP Dini Kulsum Mardiani, S.E., menjelaskan bahwa saat ini belum ada penindakan tegas terhadap pelanggaran ODOL. Satlantas masih fokus pada edukasi dan sosialisasi keselamatan berkendara dalam rangka Operasi Patuh Lodaya 2025.
“Dalam kegiatan ini, kami mendengar langsung keluhan dari komunitas sopir truk overdimensi dan overload. Bulan ini sifatnya masih sosialisasi. Semua masukan akan kami tindak lanjuti,” ujar AKP Dini.
Terkait laporan adanya pungli dan kekerasan di jalan, AKP Dini mengaku belum menerima laporan resmi. Namun pihaknya akan meningkatkan patroli di titik-titik rawan yang disebutkan pengemudi.
“Kalau ada laporan pemalakan atau bajing loncat, kami siap bertindak. Kami ingin silaturahmi seperti ini terus terjaga, agar keselamatan lalu lintas menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas polisi,” tegasnya.
Dalam beberapa forum serupa di wilayah Jawa Barat, sejumlah tuntutan sopir truk juga mengemuka, di antaranya:
-
Penundaan penerapan Zero ODOL secara menyeluruh hingga ada solusi konkret bagi kendaraan yang sudah terlanjur berdimensi lebih.
-
Revisi regulasi agar penindakan tak hanya menyasar sopir, tapi juga produsen karoseri dan perusahaan logistik yang berkontribusi pada masalah ODOL.
-
Penetapan BOP Standar Nasional yang adil bagi pengemudi pasca pengurangan muatan.
-
Pengawasan ketat praktik pungli dan premanisme, khususnya di titik rawan seperti jembatan timbang, pelabuhan, dan terminal logistik.
-
Konversi truk ODOL ke truk sesuai regulasi, dengan insentif atau bantuan teknis dari pemerintah.
(jim)
