RADARSUMEDANG.id, KOTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, bertempat di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (18/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala desa, camat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumedang. Mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang berdampak nyata terhadap pembangunan dan penyelesaian persoalan di masyarakat.
“Workshop ini diharapkan meningkatkan kompetensi peserta dalam mengelola keuangan desa berbasis kinerja. Setiap rupiah yang dianggarkan lewat APBDes harus memberikan dampak yang nyata,” ujar Dony.
Ia juga menekankan bahwa setiap program harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap permasalahan di desa.
“Jangan membuat kegiatan atau alokasi anggaran kalau tidak menyentuh penyelesaian masalah. Pemimpin harus mengenali, memahami, dan merumuskan solusi yang berdampak langsung,” tambahnya.
Selain kompetensi, Dony juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah sebagai aparatur pemerintahan.
“Kompetensi harus disertai integritas. Karena integritas itulah yang akan dikenang dan dibaca oleh generasi yang akan datang,” tegasnya.
Ketua panitia pelaksana, Risnandar, menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan membentuk aparatur desa yang mampu mengelola anggaran secara akuntabel dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir akuntan-akuntan desa yang handal dan bisa mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa,” ujarnya.
Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, seperti Anggota Komisi XI DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Adi Purnama, serta Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Adi Gemawan. Turut hadir pula unsur Forkopimda dan pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumedang. (gun)
