RADARSUMEDANG.id, Jakarta – Pemerintah tengah memproses pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) setelah disahkannya revisi Undang-Undang Haji oleh DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah sedang bekerja cepat untuk menyusun dasar hukum pembentukan kementerian baru tersebut, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja.
Prasetyo juga memberi sinyal bahwa Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, Kepala BP Haji saat ini, memiliki peluang kuat untuk secara langsung diangkat menjadi Menteri Haji dan Umrah. Meskipun demikian, penunjukan tetap menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi kabar tersebut, Gus Irfan menyatakan kesiapannya menerima penugasan dari Presiden. “Itu terserah di Bapak Presiden kita… kami sebagai pelaksananya manut saja, ditugaskan siap, nggak ditugaskan juga siap,” ujarnya dalam pernyataan kepada media usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Kehadiran Gus Irfan sebagai calon menteri juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, termasuk Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Marwan menyebut bahwa wajar jika Kepala BP Haji melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Haji, sementara PBNU menyebut Gus Irfan sebagai sosok “pintar, cermat, dan pekerja keras.”
Dengan disahkannya UU Haji dan Umrah, transformasi lembaga serta calon yang muncul menjadi langkah penting dalam menata ulang penyelenggaraan haji di Indonesia. Semua keputusan akhir, termasuk siapa yang akan menjadi menteri, masih berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. (Net)
