Oleh: Naya Sunarya
RADARSUMEDANG.id – Menjelang penutupan tahun 2026, Kabupaten Sumedang memiliki sejumlah capaian pembangunan yang patut diapresiasi. Berbagai penghargaan berhasil diraih, mulai dari Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I tingkat Jawa Barat hingga peringkat pertama nasional dalam keterbukaan informasi publik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, penanganan stunting menunjukkan hasil menggembirakan, dan tingkat pengangguran relatif terjaga.
Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita terlena. Evaluasi tengah periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 justru menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana arah pembangunan berjalan sesuai target. Sebab, pembangunan bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga memastikan persoalan yang belum terselesaikan mendapatkan perhatian lebih serius.
Capaian Positif, Tantangan Masih Menanti
Secara umum, pembangunan Sumedang menunjukkan tren positif. IPM meningkat dari 75,50 menjadi 75,97 pada akhir 2026, melampaui target yang ditetapkan. Prevalensi stunting juga berhasil ditekan dari 13,8 persen menjadi 8,27 persen. Capaian ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65 persen. Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif, meskipun masih perlu didorong agar mampu mencapai target akhir RPJMD.
Capaian ini merupakan fondasi penting. Namun, keberhasilan satu sektor tidak boleh menutupi pekerjaan rumah di sektor lainnya. Setidaknya ada tiga agenda utama yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Kemiskinan, Pekerjaan Rumah Terbesar
Pertama, percepatan penurunan angka kemiskinan. Hingga akhir 2026, tingkat kemiskinan Sumedang masih berada di angka 8,81 persen, relatif sama dengan tahun sebelumnya. Padahal, target 2027 ditetapkan sebesar 7,41 persen dan pada akhir periode 2029 diharapkan mencapai 6,76 persen.
Artinya, diperlukan upaya lebih terukur untuk mengejar target tersebut. Penurunan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara alamiah. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta memastikan program bantuan dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah berjalan terpadu.
Intervensi harus tepat sasaran, bukan sekadar banyak program, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemerataan Ekonomi Harus Diperkuat
Kedua, pemerataan hasil pembangunan. Gini Ratio yang masih berada di kisaran 0,377 menunjukkan distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata. Kesenjangan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran, termasuk masyarakat yang memiliki akses ekonomi dan mereka yang masih terbatas, menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, koperasi, UMKM, dan ekonomi desa perlu ditempatkan sebagai penggerak pemerataan. Akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan pelatihan harus menjangkau pelaku usaha kecil hingga pelosok. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah yang sudah berkembang, tetapi harus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di seluruh kecamatan.
Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas
Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Capaian 5,65 persen pada 2026 perlu terus dipacu agar mendekati target 6,45 persen pada akhir RPJMD. Namun, yang lebih penting bukan sekadar besaran angka, melainkan kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan perlu didorong menghasilkan nilai tambah. Produk lokal jangan hanya berhenti sebagai bahan baku, tetapi harus mampu diolah, dikemas, dan dipasarkan dengan daya saing lebih tinggi. Investasi dan produktivitas sektor swasta juga perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Demikian pula pembangunan infrastruktur. Jalan dan fasilitas publik harus terhubung dengan sentra produksi, pasar, serta kawasan ekonomi masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan.
Menjaga Prestasi, Mempercepat Pembangunan
Sumedang telah memiliki modal pembangunan yang baik. Namun, sisa perjalanan RPJMD membutuhkan fokus lebih tajam, terutama dalam menurunkan kemiskinan, memperluas pemerataan, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
Ketiga agenda tersebut harus berjalan beriringan. Menjaga prestasi bukan berarti berhenti berbenah. Justru, keberhasilan yang telah diraih harus menjadi energi untuk mempercepat pencapaian target yang masih tertinggal.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya penghargaan atau angka statistik, tetapi dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh warga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menikmati kesejahteraan bersama.
Semoga evaluasi tengah periode ini tidak berhenti sebagai laporan capaian, melainkan menjadi pijakan untuk mempercepat langkah menuju Sumedang yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.(*)
*)Penulis adalah warga Sumedang, mantan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, dan Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kemitraan.
