RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG UTARA –Wakil Bupati Sumedang H. M. Fajar Aldila memastikan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional tersebut di daerah.
Menurut Fajar, pembentukan Satgas MBG bertujuan memastikan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar, tepat sasaran, serta memenuhi standar keamanan pangan.
Hal itu disampaikan Fajar saat menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Senin (13/10/2025).
“Tadi disampaikan bahwa BGN berharap tidak ada lagi kasus keracunan bahan baku dan pangan. Di Sumedang, kami terus melakukan konsolidasi dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan,” ujar Fajar dalam keterangan persnya, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, capaian penerima manfaat program MBG di Kabupaten Sumedang hingga kini telah mencapai sekitar 50 persen. Fajar berharap dengan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, realisasinya bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun 2025.
“Semoga dengan tambahan nominal dari pusat, proses penyaluran MBG di Sumedang bisa lebih cepat dan seluruh penerima manfaat terlayani maksimal,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan Pemkab Sumedang telah melakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda dan perwakilan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Pengawasan dan pendampingan dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan, melibatkan Puskesmas, ahli gizi, serta sanitarian di lapangan. Sementara itu, camat, Forkopimcam, dan petugas Puskesmas rutin melakukan monitoring pelaksanaan program di tiap wilayah.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan, mulai dari bahan baku hingga penyajian, benar-benar memenuhi standar higienis dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Fajar menambahkan, pasokan bahan baku program MBG berasal dari wilayah Sumedang dan dikerjakan oleh pengusaha lokal. Langkah ini tidak hanya menjaga kualitas bahan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Ia juga mengimbau agar dapur penyedia MBG mengutamakan hidangan tradisional khas Sumedang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal, sekaligus meminimalisir kesalahan dalam proses pengolahan makanan.
Selain itu, Fajar menekankan pentingnya pengelolaan limbah dapur secara baik, mulai dari pemilahan sampah hingga perbaikan sistem pengolahan limbah di setiap dapur MBG.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola, Pemkab Sumedang mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG.
“Setiap penyelenggara program MBG wajib memiliki SLHS sebagai bukti kelayakan dan standar kebersihan dapur. Penerbitannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui verifikasi dan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), dengan waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja sejak pengajuan,” jelas Fajar.
Untuk menjamin transparansi publik, masyarakat dapat memantau data terbaru program MBG melalui situs resmi mbg.sumedangkab.go.id.
“Kami ingin semua dapur MBG di Sumedang memenuhi standar sanitasi dan laik operasi. Dengan begitu, kualitas makanan bergizi untuk masyarakat benar-benar terjamin,” pungkasnya.(jim)
