RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih sering turun ke lapangan untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan dan hasil pembangunan di instansinya masing-masing.
“Para kepala dinas harus cek dan ricek ke lapangan. Pastikan semua pembangunan memiliki kualitas yang baik. Tingkatkan intensitas kunjungan ke lapangan, terutama untuk memonitor hasil pekerjaan,” tegas Dony dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, Senin (27/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan bahwa fungsi Inspektorat Daerah bukan hanya sebatas lembaga pengawasan atau watchdog, tetapi juga mitra strategis bagi seluruh OPD dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa inspektorat bukan hanya pengawas, tapi juga partner strategis bagi OPD. Kompetensinya harus lebih tinggi dari pihak yang diawasi, agar bisa memberi masukan dan arahan yang tepat,” ujarnya.
Inspektorat Jadi Penjamin Mutu dan Mitra Strategis
Lebih jauh, Bupati Dony menegaskan peran Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Inspektorat harus berfungsi sebagai pengawas, partner strategis, penasihat terpercaya (trusted advisor), sekaligus penjamin mutu. Semua fungsi ini harus tertanam kuat dalam diri setiap pegawai inspektorat,” katanya.
Dony juga menambahkan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi melekat pada setiap OPD.
“Setiap OPD memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI). Komponen SPI menjadi salah satu indikator dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, kepala OPD harus memastikan sistem pengawasan internalnya berjalan efektif agar hasil pembangunan berkualitas, efisien, dan berdaya guna,” tuturnya.
Dorong Pemerintahan yang Berintegritas
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Sumedang berharap lahir kesamaan persepsi dan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan daerah yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap hasil rakor ini menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang,” pungkas Dony.(jim)
