Oleh: Naya Sunarya*
RADARSUMEDANG.id — Di banyak rumah keluarga sederhana, dapur adalah ruang doa yang paling jujur. Setiap pagi, seorang ibu harus memikirkan bagaimana uang belanja yang terbatas dapat mengisi piring makan anak-anaknya. Namun belakangan ini, keluhan semakin sering terdengar: harga bawang merah merangkak naik, telur kian mahal, dan minyak goreng kembali harus dihemat. Ironisnya, semua itu terjadi ketika pemerintah tengah gencar menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada prinsipnya, MBG merupakan ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dan warga rentan tidak kekurangan gizi. Niat baik ini tentu tidak dipersoalkan. Namun di lapangan muncul paradoks: permintaan pangan meningkat mendadak sementara pasokan daerah belum siap, sehingga harga sejumlah komoditas pun melonjak. Pedagang di pasar mengeluh stok bawang dan telur lebih cepat habis, sementara di warung desa harga minyak goreng ikut merangkak. Keluarga berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan ini.
Secara ekonomi, situasi ini mudah dipahami: ketika permintaan meningkat tajam sementara produksi dan distribusi belum mampu beradaptasi, harga naik. Program MBG membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, buah, dan komoditas pokok lainnya dalam jumlah besar dan rutin. Dalam waktu singkat, semua itu harus tersedia di berbagai titik distribusi.
Di daerah seperti Sumedang, produksi pangan sebenarnya cukup potensial, namun belum terkonsolidasi dengan baik. Peternak kecil masih bergantung pada harga pakan dan bibit yang fluktuatif. Petani hortikultura terpengaruh musim dan kondisi distribusi yang kerap terputus. Sementara itu, kontrak pengadaan MBG cenderung dimenangkan pemasok besar dari luar daerah yang lebih siap secara administrasi dan logistik. Dampaknya, pasokan ke pasar lokal berkurang dan harga pun naik.
Monitoring harga di Pasar Inpres Sumedang menunjukkan kenaikan ayam broiler hingga kisaran Rp40.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram. Komoditas lain ikut terkerek. Seorang pedagang mengaku, “Ketersediaan bawang merah memang sedikit. Tidak heran kalau harganya mahal. Kami pun tidak tahu penyebab pastinya.”
Keluhan serupa datang dari pembeli, seperti Ibu Sumarni dan Khodijah yang menuturkan, “Kirain harga-harga sudah balik normal, ternyata masih mahal. Padahal kebutuhan rumah makin banyak.”
Pedagang kecil dan rumah tangga berada dalam posisi yang sulit. Kenaikan harga bawang, telur, atau minyak goreng seribu-dua ribu rupiah saja dapat menentukan menu makan hari itu, terutama bagi keluarga desa. Lebih berat lagi bila kenaikan terjadi bersamaan.
Secara sosial, kondisi ini dapat memunculkan ketidakstabilan. Program yang bertujuan menolong justru dirasakan memberatkan. Bila tidak segera ditangani, kepercayaan masyarakat terhadap MBG bisa menurun. Kekhawatiran lain adalah munculnya ketegangan antara pemerintah dan warga, terutama jika publik menilai negara kurang peka terhadap kondisi dapur mereka.
Di beberapa daerah bahkan muncul laporan kejadian makanan MBG yang membuat peserta didik sakit. Kasus seperti ini menambah kegelisahan masyarakat, terlebih ketika imbauan “untuk bersabar” disampaikan tanpa solusi konkret. Masyarakat pada akhirnya menuntut keadilan: jika negara bisa mengalokasikan anggaran besar untuk makan gratis, maka negara juga harus mampu menjaga harga pangan tetap terjangkau.
Sayangnya, respons pemerintah daerah sering terhambat birokrasi yang lamban. Padahal kewenangan intervensi pasar—operasi pasar, stabilisasi distribusi, dan pemantauan harga—ada di tangan mereka. Ketika suara publik tidak dianggap sebagai data, pemerintah akan selalu terlambat bertindak.
Lalu, apa langkah yang perlu segera dilakukan?
-
Transparansi harga pangan secara berkala.
Pemerintah daerah harus rutin mempublikasikan harga telur, ayam, bawang, minyak goreng, dan sayur-buah. Bila terjadi kenaikan, penyebab dan rencana penanganannya harus dijelaskan agar kepercayaan masyarakat terbentuk. -
Intervensi sementara melalui operasi pasar dan pasar murah.
Pemerintah dapat bekerja sama dengan distributor lokal untuk meredam lonjakan harga pada komoditas paling terdampak, sembari menunggu produksi daerah pulih. -
Kebijakan pengadaan MBG yang memberi ruang bagi pelaku lokal.
Perlu ada ketentuan bahwa sebagian pembelian program MBG berasal dari petani, peternak, atau koperasi di Kabupaten Sumedang. Selain stabilisasi pasokan, langkah ini mendorong ekonomi lokal. -
Penguatan rantai logistik pangan daerah.
Perbaikan fasilitas cold chain, dukungan akses jalan ke sentra produksi, dan efisiensi biaya logistik perlu diprioritaskan agar pasokan tidak tersendat. -
Komunikasi publik yang empatik dan melibatkan warga.
Pemerintah harus mengakui adanya masalah dan menunjukkan keberpihakan. Forum dialog dengan pedagang, pembeli, serta petani penting dilakukan untuk menerima masukan dan membangun solusi bersama.
Kita semua sepakat bahwa anak-anak bangsa berhak mendapat makanan bergizi. Namun menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi seluruh rakyat adalah bagian penting dari tujuan itu. MBG tidak boleh berdiri sebagai program konsumsi semata, tetapi harus menjadi pengungkit kedaulatan pangan daerah.
Sumedang dan daerah lainnya memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok bahan pangan bagi pelaksanaan MBG. Namun jika potensi itu tidak cepat diberdayakan, kita akan terus bergantung pada pasokan luar. Dalam jangka panjang, ini merugikan ekonomi lokal sekaligus membuat harga pangan rawan melonjak.
Pada akhirnya, kita ingin anak-anak kenyang, tetapi jangan biarkan dapur warga kelaparan.
Harapan saya, pemerintah—baik pusat maupun daerah—menjadikan keluhan masyarakat sebagai energi untuk memperbaiki sistem. Media dan warga perlu terus menyuarakan kritik konstruktif agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan mulianya. MBG harus menjadi mesin penggerak ekonomi pangan lokal, bukan hanya program makan gratis.
Jika langkah korektif dilakukan, manfaat program MBG akan berlipat: anak-anak sehat, ekonomi petani dan pedagang menguat, dan dapur keluarga tetap menyala penuh harapan.(*)
*) Warga Sumedang, mantan anggota DPRD Sumedang, Ketua Dewas Fokus Sinergi Kemitraan
