RADARSUMEDANG.id, JATINANGOR – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran menggelar diskusi publik bertajuk “Garis Tenggara: Gagasan Ringkas tentang Negara” yang menyoroti isu ketahanan pangan Indonesia. Kegiatan berlangsung di ruang terbuka kawasan kampus Unpad Jatinangor dengan format bincang santai, Rabu (26/11) lalu.
Panitia acara, Aditya Dwiputra Wibawa, mengatakan forum tersebut digagas untuk membuka ruang dialog bagi mahasiswa mengenai kondisi pangan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Ia menilai mahasiswa FTIP relatif minim kesempatan berdiskusi, sehingga forum ini diharapkan menjadi wadah tumbuhnya pengetahuan dan kepedulian terhadap kemandirian pangan.
“Kita mulai dari ruang kecil dulu, menumbuhkan rasa ingin tahu mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Harapannya, gagasan soal ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dapat terus tumbuh, dimulai dari Unpad hingga berdampak ke tingkat nasional,” ujarnya.
Salah satu pembicara dari Forum Komunikasi Petani Gunung Geulis, Saepudin, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
Menurutnya, negara harus memastikan peningkatan produksi domestik, memperkuat distribusi, serta menjamin kesejahteraan petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.
Peserta diskusi turut menyampaikan pandangan kritis terkait tantangan ketahanan pangan nasional, mulai dari ancaman krisis global, perubahan iklim, hingga tingginya ketergantungan terhadap impor pangan.
Isu kesejahteraan petani disebut menjadi faktor krusial dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Rafa, mahasiswa FTP Unpad, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai masih menyeragamkan konsumsi makanan pokok pada nasi. Ia menilai kebutuhan karbohidrat bisa dipenuhi dari berbagai sumber seperti sagu dan ubi yang potensial dikembangkan di berbagai daerah.
Menanggapi hal itu, Saepudin menyebut perubahan pola konsumsi tidak dapat dilakukan secara instan.
“Belum lagi stok beras kita saat ini belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan nasional,” katanya.
Sementara itu, Ariel, narasumber dari Teknik Pangan ITB, menilai kebijakan makanan pokok tidak bisa diseragamkan karena setiap daerah memiliki karakteristik pangan berbeda.
Ia menyebut konsep beras analog dapat menjadi alternatif, namun pemerintah dinilai belum memberikan panduan jelas mengenai produksi dan distribusinya.
“Ada potensi inovasi pangan, apalagi untuk generasi muda. Misalnya produk kekinian berbahan tepung singkong,” ujarnya.
Diskusi diakhiri dengan komitmen peserta untuk terus mengawal isu ketahanan pangan melalui berbagai agenda lanjutan dan kolaborasi lintas kampus serta komunitas. (tha)
