RADARSUMEDANG.id, SUMEDANG KOTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang. Hingga saat ini, realisasi belanja APBD Sumedang telah mencapai 84,57 persen.
Capaian tersebut berada di atas rata-rata realisasi belanja kabupaten secara nasional yang tercatat sebesar 74,71 persen. Dengan angka itu, Kabupaten Sumedang masuk dalam jajaran 20 besar kabupaten/kota dengan realisasi belanja tertinggi di Indonesia.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sumedang masuk dalam 20 besar kabupaten/kota dengan realisasi belanja tertinggi se-Indonesia,” kata Bupati Dony dalam keterangan pers di sela Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara virtual, belum lama ini.
Ia menekankan seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
“Saya berharap Pemkab Sumedang semakin memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah serta menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia telah mencapai sekitar 89 persen. Namun, realisasi belanja APBD kabupaten/kota masih perlu terus didorong agar berada di atas rata-rata nasional.
“Untuk realisasi belanja APBD kabupaten/kota, masih perlu terus ditingkatkan agar bisa melampaui rata-rata nasional,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menekankan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi pendapatan dan belanja, mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan, serta memastikan sinergi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. (jim)
