RADARSUMEDANG.id – Keluhan guru soal potongan BPJS Kesehatan kembali mencuat.
Banyak guru mempertanyakan mengapa tunjangan sertifikasi masih dipotong BPJS, padahal potongan serupa sudah diterapkan pada gaji bulanan.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa guru mengalami pemotongan ganda yang merugikan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan kebijakan sepihak, melainkan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang berlaku untuk seluruh peserta BPJS, termasuk guru ASN.
Konsep Total Penghasilan dalam Sistem BPJS
Dalam sistem BPJS Kesehatan, dasar perhitungan iuran bukan hanya gaji pokok, melainkan total penghasilan tetap yang diterima peserta.
Total penghasilan ini mencakup gaji pokok serta seluruh tunjangan yang melekat, termasuk tunjangan sertifikasi guru.
Artinya, ketika guru menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan, maka komponen tersebut secara otomatis ikut dihitung dalam iuran BPJS.
Inilah yang kerap tidak dipahami sehingga muncul kesan seolah-olah terjadi pemotongan dua kali.
Dasar Iuran 1 Persen dari Gaji dan Tunjangan
Sesuai ketentuan BPJS Kesehatan, iuran peserta ASN ditetapkan sebesar 1 persen dari total penghasilan.
Skema ini berlaku nasional dan tidak dikhususkan untuk profesi tertentu.
Potongan tersebut dilakukan secara proporsional dari seluruh komponen penghasilan yang diterima guru.
Dengan demikian, potongan BPJS pada tunjangan sertifikasi bukan kebijakan baru, melainkan konsekuensi dari bertambahnya total penghasilan.
Manfaat Jangka Panjang bagi Guru
Meski sering dipandang sebagai beban, iuran BPJS sejatinya memberikan jaminan kesehatan jangka panjang bagi guru dan keluarganya.
Iuran yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan rutin hingga perawatan lanjutan.
Dalam perspektif jaminan sosial, iuran BPJS dapat dipandang sebagai perlindungan masa depan, bukan sekadar potongan penghasilan.
Kesalahpahaman yang Sering Muncul di Media Sosial
Di media sosial, sering beredar narasi bahwa potongan BPJS di tunjangan merupakan bentuk pemangkasan hak guru.
Narasi ini tidak sepenuhnya tepat karena hak tunjangan tetap dibayarkan penuh, sementara iuran BPJS adalah kewajiban peserta.
Kesalahpahaman ini muncul karena informasi yang beredar sering kali tidak menjelaskan konsep total penghasilan secara utuh.
Posisi Guru sebagai Peserta Aktif BPJS
Sebagai ASN, guru tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Status ini memberi hak penuh atas layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama iuran dibayarkan, guru tetap mendapatkan manfaat tanpa perbedaan dengan peserta lain.
Cara Guru Mengecek Kepesertaan dan Manfaat BPJS
Untuk memastikan status kepesertaan, guru dapat:
1. Mengecek melalui aplikasi Mobile JKN
2. Menghubungi layanan resmi BPJS Kesehatan
3. Memastikan data keluarga tercantum aktif
4. Memeriksa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
Langkah ini penting agar guru memahami manfaat nyata dari iuran yang dibayarkan.
Potongan BPJS pada tunjangan sertifikasi bukan pemotongan hak, melainkan bagian dari sistem jaminan nasional berbasis total penghasilan.
