RADARSUMEDANG.id, BANDUNG – Rencana perubahan operasional transportasi di Terminal Cicaheum kembali menuai respons dari para pelaku usaha dan pekerja transportasi. Pengurus bus, pedagang, hingga pekerja informal menyuarakan keberatan terhadap rencana proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai berjalan tanpa komunikasi dan sosialisasi resmi kepada pihak yang terdampak langsung.
Perwakilan pengurus bus, Tisna Somantri atau Rony menegaskan hingga kini pihaknya belum pernah menerima penjelasan resmi terkait arah kebijakan maupun dampak proyek BRT terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi di terminal.
Rony menyebut sejumlah orang yang mengaku berasal dari proyek BRT beberapa kali datang ke lokasi, namun hanya sebatas pelaksana lapangan tanpa mampu menjelaskan keputusan kebijakan.
Rony mengungkapkan persoalan utama bukan sekadar perubahan sistem transportasi, melainkan ketiadaan dialog dengan para pelaku yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di kawasan terminal.
“Pemerintah seharusnya membuka ruang komunikasi sejak awal agar masyarakat memahami tujuan, tahapan, serta jaminan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak,” ujar Rony saat ditemui di Terminal Cicaheum, Kamis (26/2/2026).
Rony menyampaikan para pengurus bus, pedagang, dan pelaku usaha kecil, menolak pembangunan ataupun modernisasi transportasi. Mereka meminta kejelasan mengenai masa depan pekerjaan, hak ekonomi, serta mekanisme adaptasi jika perubahan operasional benar-benar dilakukan.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan pengurus bus malam, Redho menyoroti rencana pemindahan operasional dari Terminal Cicaheum menuju Terminal Leuwipanjang yang dinilai terlalu mendadak.
“Jaringan penumpang antarkota antarprovinsi, khususnya tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, selama ini sudah terbentuk kuat di Cicaheum,” ucap Redho
Redho menjelaskan karakter Terminal Cicaheum yang berada di tepi jalan utama memudahkan akses penumpang, distribusi barang, serta proses keberangkatan bus jarak jauh. Kondisi yang dianggap berbeda dengan Terminal Leuwipanjang yang, masih memiliki keterbatasan akses dan berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan apabila seluruh operasional dipusatkan tanpa persiapan matang.
Redho mengkhawatirkan dampak ekonomi langsung terhadap pekerja transportasi. Penurunan jumlah penumpang akibat perubahan lokasi keberangkatan dinilai berisiko menekan omzet usaha dan pendapatan pekerja yang bergantung penuh pada aktivitas terminal.
Dari sisi pelaku usaha kecil, pedagang asongan makanan, Heri mengaku mulai merasakan penurunan pendapatan sejak isu pemindahan terminal mencuat. Heri menyebut dagangannya kerap tidak habis terjual hingga berhari-hari karena jumlah penumpang menurun akibat ketidakpastian operasional.
“Bagi pedagang usia lanjut seperti saya, terminal menjadi satu-satunya ruang ekonomi yang masih memungkinkan untuk bertahan hidup,” kata Heri.
Heri berharap kebijakan transportasi tidak mengabaikan aspek sosial masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem terminal.
Sementara itu, perwakilan pedagang warung tetap, Iwan Mardiwono menyebut sebagian besar pedagang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu, bahkan sejak terminal mulai beroperasi sekitar tahun 1970-an. Berdasarkan pendataan internal, terdapat sekitar 75 pedagang tetap dan asongan yang menggantungkan penghasilan harian di kawasan Terminal Cicaheum.
Iwan menilai perubahan besar terhadap fungsi terminal seharusnya dilakukan melalui musyawarah terbuka.
“Pedagang bukan sekadar pihak yang terdampak, melainkan bagian dari sejarah dan pertumbuhan ekonomi kawasan transportasi di Bandung Timur,” tegas Iwan.
Para pelaku usaha dan pekerja terminal sepakat membuka ruang dialog kapan pun dengan pemerintah maupun pihak proyek.
Mereka menegaskan sikap penolakan bukan bentuk perlawanan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan agar kebijakan publik berjalan transparan, manusiawi, serta memberikan kepastian masa depan bagi masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, para perwakilan pengurus bus dan pedagang masih menunggu langkah komunikasi resmi dari pemangku kebijakan terkait rencana implementasi BRT serta skema penataan operasional transportasi di Kota Bandung ke depan.(dsn)
