BERITA SINGKAT
- Pemerintah memangkas pelaksanaan program MBG menjadi 5 hari per minggu.
- Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran di tengah tekanan global.
- Penghematan diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp40 triliun.
- Daerah 3T, asrama, dan wilayah dengan stunting tinggi tetap jadi prioritas.
- Langkah ini bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.
RADARSUMEDANG.id – Pemerintah memutuskan memangkas waktu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari per minggu. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan kondisi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak konflik geopolitik, termasuk perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Pemerintah mendorong optimalisasi program MBG yang diarahkan untuk pembagian makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3) malam.
Meski demikian, Airlangga memastikan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), asrama, serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi prioritas dan dikecualikan dari pengurangan tersebut.
“Penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa potensi efisiensi anggaran program MBG bahkan bisa mencapai Rp40 triliun. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan hari pembagian dari enam menjadi lima hari per pekan.
Purbaya menjelaskan, usulan efisiensi tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rapat bersama dirinya dan Airlangga Hartarto pada 16 Maret 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Jadi ada pengurangan cukup banyak, yang dia (Dadan) bilang saja Rp40 triliun, hitungan kasar, tapi bisa lebih,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan inisiatif dari BGN sebagai respons terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memerlukan penghematan.
“Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi,” katanya.(net)
