RADARSUMEDANG.id — Potensi pergerakan tanah di Kabupaten Sumedang semakin mengancam sejumlah kawasan permukiman warga yang berada di bawah lereng perbukitan dengan kemiringan ekstrem.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengambil langkah cepat guna mencegah terjadinya korban jiwa.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan bahwa selain terdapat lahan pesawahan, kawasan rawan tersebut juga dihuni oleh pemukiman padat penduduk yang sewaktu-waktu berisiko terdampak longsor.
“Di bawah lereng dengan kemiringan cukup ekstrem ini ada pemukiman warga. Jika terjadi longsor, rumah-rumah di bawah sangat berpotensi tertimpa,” ujar Dony saat meninjau lokasi di Desa Ciherang, Sumedang Selatan, belum lama ini.
Ia menjelaskan, kondisi rawan longsor saat ini terjadi di dua titik berbeda, yakni di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, tepatnya di ruas Jalan Bandung–Sumedang, serta di kawasan Tebing Singkup, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.
Sebagai bentuk penanganan darurat, Pemkab Sumedang telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Di Desa Ciherang, bantuan berupa uang tunai untuk biaya kontrakan bagi tiga kepala keluarga (KK) selama tiga bulan ke depan, serta paket sembako.
Sementara di Desa Ciptasari, Bupati Dony turun langsung ke lapangan untuk membujuk warga yang tinggal di area rawan longsor agar bersedia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan, ia secara pribadi membantu biaya kontrakan bagi warga.
“Untuk sementara enam bulan dulu mengontrak untuk tiga rumah. Yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa, meskipun harus meninggalkan kenyamanan di rumah,” ucapnya.
Ia menambahkan, lokasi di Desa Ciptasari merupakan jalur jalan nasional yang terdampak longsor pada bagian tembok penahan tanah (TPT). Namun hingga saat ini, perbaikan dari pihak terkait belum terealisasi.
“Ini jalan nasional, TPT-nya sudah lama longsor. Kami sudah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat (Kementerian PUPR), tetapi belum ada tindak lanjut,” ungkapnya.
Di sisi lain, kondisi di Tebing Singkup juga dinilai sangat mengkhawatirkan. Tebing dengan kemiringan curam berpotensi kembali longsor apabila terjadi pergerakan tanah lanjutan, yang dapat mengancam permukiman warga di bawahnya.
“Kalau tanahnya menyusut lagi atau longsor susulan terjadi, maka rumah-rumah di bawah pasti terdampak. Kita tidak ingin ada korban jiwa. Untuk itu warga kami minta mengungsi dulu selama dua bulan sambil menunggu penanganan jangka panjang,” katanya.
Adapun bagi warga tidak memiliki tempat tinggal sementara di rumah kerabat, maka biaya kontrakan akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
Upaya ini, lanjut Dony, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengutamakan keselamatan masyarakat di tengah potensi bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
Termasuk, pihaknya juga berencana melakukan kajian lebih lanjut bersama instansi terkait guna menentukan langkah penanganan jangka panjang, termasuk kemungkinan relokasi permanen bagi warga di kawasan rawan bencana.
“Mohon maaf jika warga harus meninggalkan rumah untuk sementara. Bagi saya, yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Pemerintah akan terus hadir memantau dan memenuhi kebutuhan masyarakat pascabencana,” jelas Dony. (jim)
